JAKARTA (Panjimas.com) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum dilantik, tapi rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke kota lain terus saja bergulir. Setidaknya perlu ada komunikasi terlebih dahulu antara Presiden Jokowi dengan Gubernur DKI Jakarta yang baru.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menyarankan pemerintah menunda rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke kota lain. Menurutnya, Presiden Joko Widodo sebaiknya menyelesaikan dulu janji-janji kampanyenya.
“Infrastruktur pembangunan tol di Jawa dan Sumatera belum selesai. Belum lagi power plan listrik, sarana irigasi pertanian, dan banyak lainnya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin, Selasa, 4 Juli 2017.
Selain itu, dalam dua tahun ke depan Indonesia akan menghadapi banyak agenda nasional seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden 2019. Terlebih rencana pemindahan ini akan menguras anggaran yang tidak sedikit. “Apalagi APBN kita terbatas, jadi saya kira fokus itu dulu lah. Bahwa cita-cita pemindahan ibu kota kapan-kapan boleh,” ujarnya.
“Pindah kecamatan saja perlu anggaran, bangun kantor camatnya, kelurahannya, dan lain-lain. Apalagi memindahkan ibu kota,” ucap Zulkifli.
Namun Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini menilai rencana pemindahan ibu kota itu memang diperlukan. Menurut dia populasi di Jakarta sudah kian padat. “Idealnya memang ibu kota di mana-mana tidak campur dengan kota bisnis,” tuturnya.
Pendapat DPR
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku belum mendengar pernyataan resmi mengenai pemindahan ibukota negara. Menurut Fahri, pemerintah harus berkomunikasi dengan Gubernur Jakarta yang akan dilantik Anies Baswedan.
“Ini kan ada gubernur baru kan yang sebentar lagi mau dilantik juga belum tahu gubernur baru ini maunya apa. Kan enggak boleh sepihak gitu lho. bayangan saya kalau pemerintah pakai tahapan gini dulu, Anies-Sandi dilantik dulu,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/7/2017).
Selain DKI Jakarta, Fahri mengingatkan pemerintah berkomunikasi dengan Gubernur Lampung, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat. Fahri mengaku konsep Mantan Gubernur DKI Sutiyoso mengenai konsep megapolitan masuk akal.
Fahri lalu membandingkan dengan ibukota Malaysia. Dimana, ibukota Malaysia terletak di wilayah Kuala Lumpur yang diperluas yakni Putra Jaya. Sehingga ibukota Malaysia tetap disebut Kuala Lumpur.”Tapi ada Putra Jaya, semua kantor pemerintahan dipindah ke sana,” kata Fahri.
Fahri lalu mengingat era Soeharto yang merencanakan ibukota negara dipindah ke Jonggol. Kemudian, dilakukan pembebasan tanah ribuan hektar tetapi proyek tersebut tidak diteruskan. Pemerintah dapat melakukan evaluasi proyek Jonggol.
Fahri juga mengingatkan pemindahan ibukota membutuhkan anggaran yang besar. Ia meminta pemerintah membangkitkan ekonomi terlebih dahulu. “Apalagi kita lagi miskin sekarang, semua lagi dipotong, subsidi dicabut. Yang jelas kop surat berubah alamat sana berubah,” kata Fahri.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017). Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.
“Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan,” kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat. (desastian)
