LONDON, (Panjimas.com) – Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammad bin Abdurrahman Al-Thani pada hari Rabu (05/07) menolak apa yang dia sebut ‘tuntutan’ negara-negara Teluk lainnya agar “menyerahkan kedaulatan kami.”
Al-Thani menyampaikan pernyataan tegasnya tersebut kepada para wartawan di markas besar kelompok think-tank ‘pemikir’ di Chatham House, London tentang krisis politik yang sedang melanda negara-negara Teluk Arab.
“Awal bulan April, Qatar menjadi sasaran kampanye yang dilakukan dengan hati-hati dan tidak pernah dilakukan sebelumnya yang bertujuan secara salah mengartikan kebijakan kami mengenai isu-isu kunci yang mempengaruhi kawasan ini,” ujar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani di London.
Saat itu, kata Al Thani, pejabat Qatar telah mengatakan kepada kantor-kantor berita di kawasan Teluk Arab bahwa kantor berita resmi pemerintah Qatar telah diretas.
Meskipun demikian, Ia menambahkan, media-media di Arab Saudi, Mesir dan Uni Emirat Arab (UEA) telah mempropagandakan pernyataan yang secara salah dikaitkan dengan Emir Qatar sebagai hal yang asli.
Pada tanggal 23 Mei, situs Qatar News Agency (QNA) diretas oleh sekelompok hacker yang mengunggah pernyataan yang salah dikaitkan dengan Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani – mengenai kebijakan luar negeri AS dan Iran.
Meskipun pejabat pemrintahan Qatar bersikeras bahwa ucapan tersebut adalah karya para peretas tak dikenal, ketegangan regional segera meningkat antara Riyadh dan Doha, dengan media Saudi mempertanyakan dalih kisah “hacker” Qatar.
Krisis tersebut mulai berlanjut pada tanggal 5 Juni, ketika Arab Saudi, UEA, Bahrain, Mesir dan Yaman secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik dengan Doha, dan menuduhnya terlibat mencampuri urusan internal dalam negeri mereka serta mendukung kelompok teroris.
Mauritania menyusul segera sesudahnya, sementara Yordania menurunkan level perwakilan diplomatiknya di Doha.
Arab Saudi juga menutup perbatasan daratnya dengan Qatar, dan secara geografis mengisolasi negara Teluk kecil itu.
Doha, pada bagiannya, dengan keras menyangkal bahwa mereka mendukung kelompok teroris, dan menggambarkan langkah-langkah untuk mengisolasinya itu sebagai sesuatu yang “tidak dapat dibenarkan” dan melanggar hukum internasional.
Berbicara di London, Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammad bin Abdurrahman Al-Thani mengkritik media regional tertentu karena secara terbuka menyerukan “perubahan rezim” di Qatar.
Al-Thani mengatakan bahwa daftar 13 tuntutan yang dikeluarkan oleh negara-negara Teluk terhadap Qatar – termasuk seruan untuk menutup kantor siaran berita Al Jazeera yang berbasis di Doha, – sama dengan tuntutan untuk “menyerahkan kedaulatan kami”.
Al-Thani menegaskan, “Qatar, akan melakukan apapun untuk melindungi rakyat kami”.
Menekankan bahwa Doha secara konsisten meminta penyelesaian krisis melalui dialog, Menteri Luar Negeri itu mengatakan bahwa Qatar selalu mendukung perang internasional melawan terorisme – meskipun ada pernyataan sebaliknya yang berasal dari Riyadh, Abu Dhabi dan Kairo.
Qatar, tegasnya, menolak campur tangan asing dalam urusan dalam negerinya dan “menyambut baik upaya serius untuk menyelesaikan perbedaan kami dengan tetangga kami”.[IZ]
