GAZA, (Panjimas.com) – Kementerian Wakaf Gaza baru-baru ini menolak keras keputusan Israel yang membatalkan izin tinggal bagi ribuan warga Palestina di Yerusalem.
“Israel secara tiba-tiba membatalkan izin tinggal untuk 14.595 orang Palestina di Yerusalem,” kata Kementerian Wakaf Gaza yang dipimpin Hamas dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Rabu malam (09/08).
“Pihak berwenang Israel terus meningkatkan kampanye Yahudisasi mereka di kota tersebut, saat melakukan proyek pemukiman ilegal (di Tepi Barat yang diduduki) dan mengadopsi tindakan pengamanan yang brutal terhadap penduduk Palestina di sana,” bunyi pernyataan Hamas tersebut, dikutip dari Anadolu.
Kemudian diketahui bahwa, pada bulan Juli lalu saja, pasukan Israel telah menghancurkan puluhan bangunan milik wartga Palestina di dan sekitar Yerusalem.
“Pihak berwenang Israel sedang mengejar sebuah proyek pemukiman besar dengan tujuan untuk membawa sekitar 150.000 pemukim Yahudi ke Yerusalem sementara di sisi lain mengusir 100.000 warga Palestina dari kota tersebut,” kata kementerian Wakaf Gaza tersebut.
Human Rights Watch (HRW) mengatakan awal pekan ini bahwa Israel mendorong warga Palestina Yerusalem untuk meninggalkan rumah-rumah mereka melalui sebuah kebijakan “pemindahan” yang sistematis, HRW menilai tindakan ini melanggar hukum internasional.
Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Timur Tengah tahun 1967. Israel kemudian mencaplok kota Yerusalem pada tahun 1980, mengklaim bahwa seluruh Yerusalem sebagai ibukota “abadi” negara Yahudi, namun langkah itu tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.
Hukum internasional memandang wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai “wilayah pendudukan” dan menganggap semua aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di atas tanah itu sebagai tindakan ilegal.
Rakyat Palestina telah sejak lama menuding Israel melancarkan kampanye agresif untuk “Yahudisasi” kota tersebut dengan tujuan menghilangkan identitas Arab dan Islam, serta situs dan nilai bersejarahnya, hingga pada akhirnya mengusir penduduk Palestina dari wilayah itu.
Yahudisasi Yerusalem
Grand Mufti Yerusalem Syaikh Mohammed Hussein pernah mengungkapkan strategi Yahudisasi kota Yerusalem.
Salah satunya dengan cara memaksakan kebijakan liburan Yahudi di sekolah-sekolah Palestina di Yerusalem, lebih lanjut Grand Mufti Yerusalem Syaikh Hussein menekankan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk “Yahudisasi” sistem pendidikan di Yerusalem.
Selain ini, Yahudisasi Yerusalem juga dilakukan dengan cara mengganti nama-nama jalan dan daerah-daerah di Kota tua [Yerusalem Timur] dengan nama-nama Ibrani, upaya-upaya semacam ini bertujuan untuk menghilangkan identitas Palestina dan Muslim di Yerusalem, demikian penjelasan Syaikh Mohammed Hussein.
Sementara itu, Yahudisasi dalam konteks demografi dilakukan dengan cara terus membangun pemukiman ilegal Yahudi dan mengusir rakyat Palestina.
Demi Proyek Kota Yahudi 2020
Seperti diberitakan sebelumnya, demi proyek Yahudisasi 2020, Setidaknya 230.000 Warga Palestina di Yerusalem berisiko kehilangan tempat tinggal.
Israel Channel 2 melaporkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dalam pertemuan pemerintah pada bulan November 2015 tahun lalu, telah menawarkan proposal yang memerintahkan mencabut residensi (ijin tempat tinggal) bagi ribuan warga Palestina di Yerusalem, dilansir oleh Middle East Monitor.
Menurut pro-Likud channel, usulan Netanyahu ini menargetkan sekitar 230.000 warga Palestina yang memiliki izin tinggal di Yerusalem Timur dan juga mereka yang hidup di kamp pengungsian Shufat, lingkungan kufr Aqab dan lingkungan Sawahra.
Menurut Biro Pusat Statistik Palestina, ada sekitar 350.000 warga Palestina dan 200.000 pemukim illegal Yahudi yang tinggal dalam batas-batas kota di Yerusalem Timur.
Kahil Tufakji, seorang ahli Urusan Pemukiman Palestina, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa usulan Netanyahu untuk mencabut residensi (ijin tempat tinggal) dari 230.000 warga Palestina di Yerusalem tidak hanya menargetkan orang-orang yang tinggal di luar tembok pemisah yang dibangun Israel.
Dia mengatakan proposal Netanyahu itu juga menargetkan warga lingkungan Arab di dalam dinding, termasuk Jabl al-Mukaber, Al-Issawiya, Al-Tur, Shufaat dan Beit Hanina
Menurut angka resmi Palestina,145.000 warga Palestina di Yerusalem tinggal di luar tembok pemisah, sementara 195.000 lainnya hidup di dalamnya.
Tufakji mengatakan bahwa Israel berusaha untuk mengubah persamaan demografi di Yerusalem Timur untuk kepentingan dukungan kekuatan Yahudi.
“Menurut rencana yang disiapkan oleh mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert, Yerusalem akan menjadi kota -mayoritas Yahudi dengan jumlah orang Yahudi 88 persen dan minoritas Arab 12 persen pada tahun 2020,” kata Tufakji.[IZ]
