JEDDAH, (Panjimas.com) – Komisi Hak Asasi Manusia Independen, Independent Human Rights Commission (IPHRC) yang merupakan sayap dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengecam keras pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.
IPHRC menyerukan agar semua negara anggota OKI, terutama negara-negara tetangga, mendesak Myanmar untuk menegakkan kewajibannya untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi minoritas Muslim Rohingya.
IPHRC juga mendesak negara anggota OKI untuk menyuarakan keprihatinan mendalam mereka atas Krisi Rohingya di semua forum internasional, termasuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Dewan Keamanan PBB, seperti dikutip dari IINA.
IPHRC menegaskan akan terus mengawal situasi Rohingya ini, dan akan menggali peluang-peluang bersama dengan para pemangku kepentingan terkait untuk mengurangi penderitaan Muslim Rohingya.
Komisi Hak Asasi Manusia Independen OKI tersebut memperbarui seruannya agar Myanmar mengizinkan kunjungan tim pencari fakta independen beserta pendirian kantor OKI dalam rangka menyalurkan bantuan kemanusiaan di Rakhine.
PBB memperkirakan bahwa 60.000 orang Rohingya telah melarikan diri menyusul meningkatnya kekerasan dan pembunuhan massal di Myanmar.
Operasi Militer Myanmar baru-baru ini, melibatkan serangan pembakaran terhadap desa-desa Muslim Rohingya, perlakuan buruk terhadap warga sipil termasuk penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan di luar proses hukum. Seluruh masalah tersebut merupakan isu yang sangat memprihatinkan bagi seluruh masyarakat internasional, khususnya semua kaum Muslimin di seluruh dunia.
Sekitar 27.000 penduduk Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh sejak Jumat pekan lalu, sementara itu 20.000 lainnya tetap terjebak di antara perbatasan kedua negara.
Organisasi hak asasi manusia PBB dan internasional telah memperingatkan bahwa jika masalah hak asasi manusia tidak ditangani dengan benar, dan jika banyak pihak tetap terpecah secara politis dan ekonomi, penduduk Rohingya akan menjadi semakin rentan terhadap radikalisasi dan perekrutan oleh ekstremis.
Program Pangan Dunia PBB, World Food Program (WFP) telah menghentikan program bantuan pangannya di Rakhine, dengan alasan masalah keamanan. Penangguhan program pangan WFP tersebut akan mempengaruhi 250.000 penduduk, tandasnya.[IZ]
