JAKARTA, (Panjiamas.com) – Terkait dengan Silang sengkarut masalah impor senjata, yang sampai detik ini penuh dengan tanda tanya bagi publik. Sehingga memunculkan kecemasan. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan pendapatnya.
“Bagaimana tidak, masalah persenjataan adalah masalah strategis dan krusial karena terkait dengan keamanan dan pertahanan Negara. Publik penuh Tanya, bagaimana bisa, dua Institusi Negara, yakni TNI dan Kepolisian menunjukkan sikap yang saling bertolak belakang dan berpolemik terkait persenjataan yang sangat strategis dan vital bagi Negara.” Jelasnya Selasa, (3/10).
Hal yang sama juga terjadi pada kasus isu PKI, Dimana TNI melalui Jenderal Gatot Nurmantyo justru menunjukkan sikap bahwa PKI harus di waspadai potensi kebangkitannya, disisi lain Kepolisian melalui Jenderal Tito Karnavian justru menunjukkan sikap yang sebaliknya, menyatakan PKI sudah mati dan tidak ada potensi akan bangkit.
“Silang sengkarut yang ditunjukkan dua Institusi pemegang senjata ini, yang menjadi sumber kebisingan publik belakangan ini, dan sayangnya seolah Presiden Joko Widodo tidak hadir berusaha menghentikan silang sengkarut itu.” Tegasnya.
Namun sekedar klarifikasi dan denial. Tanpa ada upaya konkret untuk menghentikan akar masalah silang sengkarut tersebut. Justru yang terjadi tuduhan-tuduhan politisasi diarahkan keberbagai pihak yang mengkritisi polemik tersebut, padahal epicentrum kebisingannya berasal dari internal pemerintah.
“Oleh sebab itu saya mengusulkan agar DPR menyampaikan Hak Interpelasi Terkait Hal tersebut, agar pemerintah menjelaskan kepada publik melalui DPR terkait silang sengkarut senjata yang mengancam keamanan dan pertahanan Negara tersebut.” Pungkasnya. [RN]
