WINA, (Panjimas.com) – Kelompok sayap kanan Austria baru-baru ini menggantungkan spanduk di Kedutaan Turki di Wina yang bertuliskan, “Erdoğan, Tarik Orang-Orang Turki Anda, kembali!”, mengutip laporan Deutsche Presse-Agentur (DPA).
Partai Kebebasan, Freedom Party (FPOe) yang beraliran sayap kanan memainkan retorika anti-Islam dengan menanamkan rasa takut mendalam akan tumbuhnya populasi Muslim di Austria Sabtu (14/10) lalu, saat Freedom Party (FPOe) melancarkan kampanye jelang pemilihan parlemen demi menjadi bagian dari pemerintahan berkuasa berikutnya.
Pemimpin FPOe, Heinz-Christian Strache mengatakan bahwa dengan memberikan suara untuk FPOe adalah satu-satunya cara untuk membalikkan kebijakan imigrasi “open-door” (pintu terbuka) dari Koalisi Partai Demokrat (SPOe) saat ini dan Partai Rakyat (OeVP) yang beraliran tengah-kanan.
“Mereka akan membawa kita lebih jauh ke jurang, dalam lima tahun ke depan,” tegasnya.
“Penduduk Austria tidak boleh menjadi minoritas di negaranya sendiri karena kesalahan politik yang dramatis ini”, tandasnya.
Umat Islam menyumbang 8 persen dari total populasi Austria. Proporsi ini diproyeksikan bisa meningkat antara 12 hingga 21 persen pada tahun 2046, demikian menurut laporan Akademi Ilmu Pengetahuan Austria dalam proyeksi studi demografinya baru-baru ini.
Strache tidak hanya menyerukan pembatasan-pembatasan kesejahteraan bagi para imigran, namun juga adanya pemotongan pajak penghasilan bagi warga Austria, serta menjanjikan kepada para pemilih sebagian kekayaan negara dalam hal ini anggaran pemerintah yang dia klaim telah dikeluarkan untuk para pengungsi.
FPOe berharap bisa mengakhiri dominasi suara mayoritas di parlemen oleh pemerintahan saat ini. Baik, Kanselir Christian Kern’s yang memimpin SPOe maupun partai OeVP yang saling berkoalisi untuk menopang kekuasaan pemerintahan kabinet masa ini.
Sikap keras Heinz-Christian Strache terhadap kebijakan imigrasi sangat sesuai dengan pemimpin OeVP sekaligus Menteri Luar Negeri, Urusan Eropa, dan Integrasi Sebastian Kurz, yang beberapa waktu lalu merancang kebijakan kontroversial pelarangan jilbab bercadar maupun burqa.
OeVP memimpin pemilihan dengan perolehan suara 33 persen, diikuti oleh SPOe dan FPOe masing-masing sekitar 25 persen.[IZ]
