JAKARTA, (Panjimas.com) – Paska pelarangan terhadap Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat masuk Amerika Serikat (AS), untuk memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS menghadiri acara Chiefs of Defence conference on country violent Extremist organizations (VEOs) yang akan dilaksanakan pada 23-24 Oktober 2017 di Washington DC, menimbulkan beberapa tanggapan.
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini. Dia menyatakan hal ini bisa menjadi insiden diplomatik yang serius. Apalagi jika pemerintah AS tidak bisa menjelaskan secara jelas mengapa insiden ini bisa terjadi.
“Masalah jelas ada di pihak AS, meski Duta Besar AS sudah minta maaf, Pemerintah AS secara resmi harus menjelaskan seterang-terangnya apa masalahnya,” kata Jazuli kepada Panjimas.com, Senin (23/10).
Anggota Komisi I ini mendukung penuh sikap Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, yang tidak menganggap masalah ini selesai dengan permintaan maaf, tapi meminta penjelasan resmi Pemerintah AS.
“Sikap Menlu sudah tepat. Apalagi pemberitahuan bahwa Panglima tidak diizinkan masuk disampaikan melalui pihak maskapai. Jelas ini tidak profesional dan tidak proporsional dalam kerangka diplomasi dua negara,” ujarnya.
Jazuli menegaskan bahwa Panglima TNI adalah pejabat penting negara dan beliau diundang resmi oleh Panglima Angkatan Bersenjata AS sebagai pejabat negara untuk acara kenegaraan. Ada etika dan kepatutan diplomatik yang dilanggar dalam hal ini karena menyangkut wibawa dan marwah negara.
Untuk itu, Jazuli Juwaini berharap agar pemerintah AS memberi penjelasan resmi agar insiden ini tidak mengganggu hubungan diplomatik dua negara yang terjalin baik selama ini. [TM]
