KHARTOUM, (Panjiams.com) – Sudan dan Pemerintahan Sudan Selatan baru-baru ini sepakat untuk mengaktifkan kembali perjanjian keamanan bilateral – setelah dibekukan selama lima tahun.
Perjanjian keamanan bilateral kedua belah pihak menyerukan pembentukan zona demiliterisasi (DMZ) di sepanjang perbatasan Sudan-Sudan Selatan.
Perbatasan antara kedua negara itu tetap tegang karena perselisihan yang sedang berlangsung mengenai kebijakan demarkasi dan tuduhan “tit-for-tat” atas dukungan untuk kelompok-kelompok pemberontak.
Pada konferensi pers bersama Senin di Khartoum, Menteri Pertahanan Sudan Ahmed Awad ibn Auf mengatakan kedua negara telah sepakat untuk memindahkan pasukan mereka dari perbatasan untuk memungkinkan pembentukan zona demiliterisasi “DMZ” sepanjang 20 kilometer, dilansir dari AA.
“Kami juga sepakat untuk membuka empat titik persimpangan (sepanjang perbatasan) untuk memfasilitasi arus bebas barang komersial,” pungkas ibn Auf.
Menteri Pertahanan Sudan Selatan Kuol Manyang Juuk, mengatakan, reaktivasi perjanjian keamanan bilatera; leduanya – dan kesepakatan pemindahan pasukan – akan memungkinkan aparatur negara untuk fokus pada aspek-aspek lainnya dari kerja sama bilateral.
Presiden Sudan Selatan Salva Kiir Mayardit, sementara itu, diperkirakan akan berkunjung 2 hari ke Sudan mulai Rabu (01/11).
Sejak Sudan Selatan memisahkan diri dari negara tetangganya di wilayah Utara pada tahun 2011, perbedaan dan perselisihan terus terjadi antara kedua negara, terutama mengenai wilayah Abye yang disengketakan dan biaya transit minyak yang dibayarkan Juba ke Khartoum.[IZ]
