JAKARTA, (Panjimas.com) – Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan menyebut sikap AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sudah dikonsultasikan dengan Indonesia. Komunikasi itu dilakukan sebelum klaim ini diumumkan Presiden AS Donald Trump. “Kami telah berkonsultasi dengan para teman, mitra, dan sekutu kami, termasuk Indonesia, sebelum Presiden Trump mengeluarkan keputusannya,” kata Donovan dalam pernyataan yang diunggah di situs Kedubes AS, Kamis (7/12/2017).
Sebelumnya diberitakan, Indonesia mengecam keras klaim sepihak AS bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel. Presiden RI Joko Widodo meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan Trum tersebut.
“Apa yang disampaikan oleh Dubes Amerika Serikat ini benar maka Jokowi bisa diduga ambigu, kenapa Jokowi tidak menyatakan sikap dari awal sebelum AS mengambil keputusan seperti yang ditunjukkan oleh Presiden Erdogan di Turki dengan tegas menyatakan Yerusalem adalah Garis Merah (red line). Tetapi Kenapa Jokowi baru sekarang terlihat ambigu dalam bersikap setelah rakyat Indonesia dan umat muslim dunia mengecam Amerika.” Ujar Natalius Pigai melalui releaenya Ahad, (10/12).
Anggota Komnas HAM tersebut menambahkan, sudah saatnya, rakyat harus jeli melihat dan mengikuti sepak terjang dan konsistensi pemimpin negara saat ini. Ada tanda-tanda inkonsistensi dan cenderung tidak bertanggungjawab atas perkataan dan perbuatan sebagaimana janji Jokowi saat Pilpres 2014 yang menyatakan akan memimpin mendukung umat Islam melawan kedigdayaan Israel dan Amerika di tanah Palestina.
Sangat disayangkan disaat rakyat Indonesia mengecam Israel dan Amerika Serikat atas klaim Yerusalaem sebagai ibu kota atau bagian dari Israel. Saat dimana umat Islam menangis, merintih, meratapi dan larut dalam kesedihan atas penderitaan bangsa Palestina oleh kekejaman Israel. Presiden Jokowi menujukkan Signal tidak simpati bahkan empati bersama rakyatnya khususnya umat muslim Indonesia sebagai negara mayoritas muslim dunia.
“Jokowi sebagai Pemimpin sejati tidak boleh bermain sirkus, tidak boleh juga berdiplomasi abal-abal. Pemimpin harus tegas dan jelas menunjukkan integritasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan agar Indonesia berkontribusi signifikan atas terciptanya kedamaian abadi di tanah Palestina.” Pungkasnya. [RN].
