Jakarta (Panjimas.com) — Saling melindungi antar anggota DPR dengan meminta tidak ada pemeriksaan tes urine, membuktikan sekali lagi marwah lembaga legislasi ini sedang dipertaruhkan, diuji dalam komitmennya menjalankan pemerintahan yang bersih dan baik (Good Parlemen, Good Governance dan Clean Government).
Hal itu dikatakan Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Farid Ari Fandi, dalam siaran pers yang diterima Panjimas, Rabu (7/2/2018).
Sudah jadi berita umum, adanya anggota Dewan tertangkap memakai Narkoba. Mandat pembuka UU MD 3 No 17 Tahun 2014 menjelaskan ‘meminta setiap anggota dewan wajib melaksanakan check and balances yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi masyarakat’.
“Tertangkapnya Robby Salam Staf Setjen MPR, menandakan lembaga tinggi ini belum bersih dari peredaran Narkoba. Kita menjadi saksi bagaimana minimnya produktifitas lembaga ini, mengeluhnya pemerintah dan masyarakat pada produk legislasi dan jatuhnya kepercayaan masyarakat. Belum lagi bukti Indonesia menjadi target peredaran Narkoba,” kata Farid.
Bisa jadi, lanjut Farid, perlindungan peredaran itu sampai ke dalam Gedung yang terhormat. Bila tidak segera dibuktikan apakah anggota dewan terbebas dari Narkoba. Untuk itu Pemuda Muhammadiyah me’Warning’ dan mendesak agar lembaga ini segera dilakukan pemeriksaan.
“Lembaga BNN harus segera melakukan pemeriksaan. Kita masih ingat pesan terakhir terpidana mati bos Narkoba Fredy tentang keterlibatan anggota Dewan. Dan itu disampaikannya sebagai mekanisme terakhir melawan hukuman mati. Jangan sampai lembaga distribusi otoritas kekuasaan ini, justru terindikasi menjadi penguasaan sarang mafia narkoba. Perlu pembuktian segera,” ungkapnya.
Benar atau tidaknya setiap anggota parlemen mengkonsumsi Narkoba, perlu segera dilakukan tes oleh Badan Narkotika Nasional. Tidak hanya tes urine namun juga tes rambut wajib dilakukan. Agar hasilnya benar-benar lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, membawa rasa keadilan dan tegaknya marwah lembaga. Begitu juga pentingnya memperhatikan kinerja dan indepedensi tim BNN.
Bagi Pemuda Muhammadiyah, pernyataaan Ketua DPR sangat mengecewakan dan wajib di direspon Bapak Presiden, BNN, Komite Etik DPR, Ombudsman, Komnas HAM dan para Ketua Umum Partai dalam rangka membangun komitmen bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik, memiliki kualitas kinerja yang tinggi dalam melakukan kerja kerja layanan dalam menyerap aspirasi publik.
“Momentum ini diharapkan menjadi ajang bersih bersih, mengembalikan lembaga yang membutuhkan modal besar kepercayaan selama 5 tahun.”
Pemuda Muhammadiyah berharap Negara ini benar benar memilih pemimpin yang amanah menampuk kepercayaan setiap warga Negara. Tetapi bagaimana itu bisa berlangsung, bila masyarakat Indonesia tidak pernah tahu bahwa setiap perwakilan mereka benar benar terbebas dari Narkoba dan Zat Psikotropika. Padahal diawal mendaftar menjadi Caleg, itu menjadi prasyarat utama. (ass)
