BRUSSELS, (Panjimas.com) – Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Senin (26/02) lalu mendesak penerapan resolusi gencatan senjata terbaru PBB di Suriah.
Federica Mogherini mengatakan penjamin proses perdamaian – termasuk Turki – harus bekerja sama untuk melaksanakan proses gencatan senjata.
“Saya akan mengirim surat kepada para menteri luar negeri dari tiga negara penjamin proses Astana – Rusia, Turki, dan Iran – dan meminta mereka … untuk bekerja dalam pelaksanaan resolusi Dewan PBB, khususnya untuk pelaksanaan zona de-eskalasi yang diputuskan di Astana dan di mana mereka memiliki peran untuk dimainkan,” jelasnya, dikutip dari AA.
Dewan Keamanan PBB pada hari Sabtu (24/02) mengeluarkan sebuah resolusi yang menyerukan gencatan senjata selama 30 hari di Suriah untuk membuka akses pengiriman bantuan kemanusiaan.
Resolusi DK PBB tersebut diadopsi menanggapi semakin intensifnya serangan pasukan rezim Assad terhadap Ghouta Timur, sebuah daerah pinggiran kota Damaskus, yang, menewaskan 389 jiwa dalam 6 hari terakhir, menurut White Helmets.
Resolusi tersebut disusun menanggapi semakin intensif dan brutalnya serangan pasukan Assad terhadap Ghouta Timur, hingga merenggut ratusan nyawa.
“Semua pihak [harus] menghentikan permusuhan tanpa penundaan dan berkomitmen untuk memastikan jeda kemanusiaan yang bertahan selama setidaknya 30 hari berturut-turut di seluruh wilayah Suriah untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan dan layanan kemanusiaan yang aman, tanpa hambatan dan berkelanjutan serta evakuasi medis warga yang sakit dan terluka parah, sesuai dengan hukum internasional yang berlaku,” jelas pernyataan yang baru-baru ini dirilis oleh Dewan Keamanan PBB.
Resolusi tersebut menyerukan evakuasi medis 700 warga sipil, terutama di Ghouta Timur, daerah pinggiran yang diblokade rezim Assad di dekat Damakus. Resolusi DK PBB itu juga menuntut gencatan senjata di kota-kota Suriah seperti Yarmouk, Al-Fu’ah dan Kafriya, yang masih dikepung oleh rezim Bashar al-Assad.
Resolusi yang dipersiapkan oleh Swedia dan Kuwait itu, kemudian diadopsi setelah beberapa penundaan, karena anggota Dewan Keamanan PBB berusaha meyakinkan Rusia, salah satu negara pendukung rezim Assad.
Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia mengklaim bahwa “ribuan teroris” tetap berada di Ghouta Timur.
Dalam 8 bulan terakhir, pasukan rezim Assad telah mengintensifkan pengepungan di Ghouta Timur, sehingga hampir tidak mungkin bagi akses makanan ataupun obat-obatan masuk ke distrik tersebut dan mengakibatkan ribuan pasien memerlukan perawatan medis segera.
Menurut agen pertahanan sipil White Helmets, serangan rezim Assad telah menewaskan 389 jiwa di Ghouta Timur selama 6 hari terakhir.
Sejak Selasa (20/02), pasukan rezim Assad telah mengintensifkan serangannya terhadap Ghouta Timur dengan menggunakan bom laras, tembakan artileri dan jenis senjata lainnya, menurut laporan koresponden Anadolu yang berada lapangan.
Serangan tersebut dilaporkan menargetkan bagian pemukiman di pinggiran kota Damaskus yang terkepung, termasuk Duma, Aftris dan Hammuria.
Selama tiga hari terakhir, serangan artileri rezim di Ghouta Timur telah menghancurkan 22 pusat kesehatan, sebuah panti asuhan dan sebuah masjid.
Ghouta Timur berada dalam jaringan zona de-eskalasi – yang didukung oleh Turki, Rusia dan Iran – di mana tindakan agresi militer dilarang.
Namun demikian, rezim Assad terus menargetkan bagian pemukiman warga sipil di kota tersebut, sehingga menewaskan sedikitnya 539 jiwa – dan melukai lebih dari 2.000 korban lainnya – sejak 29 Desember tahun 2017 lalu.
Desa-desa di Ghouta Timur terus menjadi sasaran pasukan rezim Assad, meskipun fakta bahwa wilayah-wilayah tersebut termasuk dalam jaringan zona de-eskalasi dimana tindakan agresi militer dilarang.
Menjadi rumah bagi sekitar 400.000 penduduk, Ghouta Timur tetap berada di bawah pengepungan rezim yang melumpuhkan selama lima tahun terakhir. Dalam laporan tahunan yang baru saja dirilis, White Helmets menuding bahwa sebanyak 1.337 warga sipil dibunuh di Ghouta Timur pada sepanjang tahun 2017 akibat serangan-serangan yang terus berlanjut oleh pasukan rezim Bashar al-Assad.
Ghouta Timur telah dikepung selama 5 tahun lamanya dan akses kemanusiaan ke kota yang merupakan rumah bagi 400.000 warga sipil tersebut kini telah benar-benar terputus. Ratusan ribu penduduk saat ini sangat membutuhkan bantuan medis.
Dalam 8 bulan terakhir, rezim Bashar al-Assad telah mengintensifkan pengepungan di wilayah Ghouta Timur, sehingga hampir tidak mungkin disalurkannya pasokan makanan dan akses obat-obatan ke distrik tersebut sehingga membuat ribuan pasien dalam kondisi kritis dan memerlukan pengobatan segera.
Selama pembicaraan damai di ibukota Kazakhstan, Astana, tiga negara penjamin, Turki, Iran dan Rusia, sepakat untuk menetapkan zona de-eskalasi di Idlib dan di beberapa bagian Provinsi Aleppo, Latakia dan Hama.
Sejak awal 2011, Suriah telah menjadi medan pertempuran, ketika rezim Assad menumpas aksi protes pro-demokrasi dengan keganasan tak terduga — aksi protes itu 2011 itu adalah bagian dari rentetan peristiwa pemberontakan “Musim Semi Arab” [Arab Spring].
Sejak saat itu, lebih dari seperempat juta orang telah tewas dan lebih dari 10 juta penduduk Suriah terpaksa mengungsi, menurut laporan PBB.
Sementara itu Lembaga Pusat Penelitian Kebijakan Suriah (Syrian Center for Policy Research, SCPR) menyebutkan bahwa total korban tewas akibat konflik lima tahun di Suriah telah mencapai angka lebih dari 470.000 jiwa. [IZ]
