JAKARTA (Panjimas.com) — Terlalu mengada-ngada tuduhan dan alasan pihak-pihak yang menolak kehadiran Ustaz Abdul Somad untuk menghadiri ceramah ke beberapa daerah. UAS pun dikait-kaitkan dengan organisasi masyarakat (ormas) yang sudah dibubarkan pemerintah.
Dua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara, misalnya, menolak kehadiran Ustadz Abdul Somad (UAS). Kedua aliansi tersebut yakni Aliansi Masyarakat Mayong Cinta NKRI (AMMCN) dan Forum Aswaja Nusantara (FAN) Jepara.
Penolakan itu karena khawatir simbol dan faham Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang ikut masuk ke tanah kelahiran pahlawan Indonesia, RA Kartini seiring kehadiran UAS.
UAS diundang pengasuh pondok pesantren (Ponpes) Al Husna Mayong, Ustaz Mundhofar untuk memberikan ceramah perayaan Maulid Nabi di Ponpes Al Husna, Sabtu (1/9) lalu.
Sebuah surat edaran mengatasnamakan diri Markas Komando Jawa Tengah Patriot Garuda Nusantara (PGN) beredar di Semarang, Jawa Tengah melarang tabligh akbar yang akan dihadiri ustaz Abdul Somad. Surat yang beredar itu menyebut, pelarangan ustaz Abdul Somad karena dianggap corong Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan mengusung radikalisme.
Surat tersebut ditujukan kepada Kapolda Jawa Tengah. Isinya mendesak agar kepolisian tidak mengizinkan tabligh akbar yang akan mengundang Ustaz Abdul Somad di Pedurungan, Mijen, Kota Semarang, pada 30-31 Juli 2018. Selain itu, disebutkan di dalamnya dalih bahwa dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau itu merupakan “corong dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).” HTI kini berstatus organisasi terlarang sejak berlakunya Perppu Nomor 2 Tahun 2017.
“Apabila Sdr Abdul Somad tetap hadir menjadi pembicara dalam acara tersebut, kami Patriot Garuda Nusantara (PGN) Jateng akan melakukan Aksi Perlawanan,” demikian kutipan dari surat tersebut, yang disertai tanda tangan “Panglima Tertinggi” PGN Dr KH Nuril Arifin Husein MBA dan Ketua PGN Jawa Tengah Mohammad Mustofa Mahendra.
Koordinator FAN Jepara, Abdul Wahab berdalih, penolakan terhadap UAS bukan didasari kebencian personal. Namun lebih karena alasan upaya menolak berkembangnya ideologi terlarang seperti faham khilafah yang identik dengan HTI.
Jejak digital yang ada, kata Wahab mengisyaratkan jika UAS dan timnya berafiliasi dengan organisasi terlarang HTI.
Menurutnya kehadiran UAS di Jepara tidak bisa dilepaskan dari aktivitas orang-orang di belakangnya yakni HTI.
“Aqidah dan ubudiyah/amaliyah mereka memang sesuai dengan Aswaja, namun siyasah yang dikembangkan condong kepada ideologi yang mengancam tegaknya Pancasila dan NKRI. Makanya kami menolak UAS,” kata Abdul Wahab, seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJateng, Rabu (29/8).
Sementara itu, Koordinator AMMCN, Abdi Munif mengatakan penolakan yang disuarakan jajarannya beralasan. Sebab meski UAS belum tiba di Mayong, Jepara namun simbol-simbol yang identik dengan HTI sudah masuk. Simbol-simbol tersebut melekat pada tim UAS yang berkunjung ke lokasi Ponpes Al Husna.”Gerakan radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI harus diantisipasi,” ujarnya.
Pihak Kepolisian RI sendiri menegaskan bahwa perizinan harus melalui pertimbangan institusi negara. Sehingga, setiap organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertindak sewenang-wenang.
“Siapa pun kalau mengeluarkan surat edaran silakan saja. Tetapi itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Mana ada ormas yang (berhak) melarang?” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/7).
Ustaz Somad pun menanggapi surat edaran yang menolak kehadirannya di Semarang, Jawa Tengah. Menurut UAS, pihak yang membuat surat itu hanya mengulang-ulang tuduhan yang tidak valid tetapi kerap dialamatkan kepadanya. “Tuduhan radikal, (corong) HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dan lain-lain itu sudah lama diklarifikasi,” kata Ustaz Abdul Somad melalui pesan singkat, Rabu (25/7).
Dai lulusan Universitas al-Azhar (Mesir) itu menjelaskan, ceramah-ceramahnya tidak pernah bertentangan dengan prinsip-prinsip persatuan dan kebangsaan. Bila tudingan anti-NKRI benar adanya, mustahil unsur-unsur pemerintah, kepolisian, atau TNI belum lama ini memintanya hadir mengisi sejumlah kajian.
Pada Rabu (25/7) hari ini, misalnya, dia diundang pihak Dewan Masjid Indonesia (DMI) dalam acara pengajian akbar di Masjid Istiqlal, Jakarta. Di lokasi, hadir antara lain Komjen (Polisi) Syafruddin selaku wakil ketua DMI dan istri Wapres RI Jusuf Kalla.
Bahkan belum lama ini, UAS diundang ceramah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-73 MPR/DPR RI. Sholawat bertajuk ‘MPR RI Bersholawat’ itu digelar di lapangan sepakbola yang berada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018). Acara turut dihadiri oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, para Wakil Ketua MPR yakni Muhaimin Iskandar, Hidayat Nur Wahid, Ahmad Basarah dan Mahyudin. (des)
