JAKARTA (Panjimas.com) – Wakil Ketua Bidang Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Hairansyah mengungkapkan bahwa larangan memberikan makanan dari luar Lapas kepada penghuni lapas adalah pelanggaran HAM.
“Melarang memberikan makanan dari luar sebenarnya itu kan nggak boleh, dia bisa diberikan (makanan dari luar), tapi kan harus ada pemeriksaan oleh pihak lapas, standarnya kan begitu,” ungkapnya ditemui di gedung Komnas HAM, Senin (03/09/2018).
Meskipun sebuah pelanggaran HAM jika melakukan pelarangan makanan dari luar, Hairansyah mengungkapkan bahwa mungkin saja ada keadaan yang hanya pihak Lapas yang mengetahui, sehingga melarang makanan dari luar.
“Kita kembalikan lagi kepada pihak Lapas sebagai pemegang otoritas di sana, bagaimana perlakuan itu, mungkin ada situasi-situasi tertentu yang mereka pertimbangkan yang lain, tapi prinsipnya sebenarnya hak dari penghuni lapas itu harus dipenuhi,” ungkapnya.
Salah satu hak para lapas yang tentunya tidak boleh dilanggar adalah hak menerima kunjungan dan mendapatkan makanan dari luar.
“Prinsip dasarnya, tidak dibenarkan untuk melarang selama masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Lapas,” ungkapnya.
Hairansyah kembali menegaskan bahwa sebuah pelanggaran HAM jika melakukan pelarangan tanpa ada kejelasan. Karena dalam konteks tahanan, seseorang punya hak mendapatkan perlakuan secara wajar dalam koridor HAM.
“Jadi kalau itu kategorinya adalah bagian dari hak yang harus dia peroleh, berarti ada pelanggaran hak. Tapi apakah hak ini berkaitan dengan HAM, tentu harus dilihat lagi, HAMnya seperti apa, misalnya menyangkut dia tidak boleh beribadah, berarti kebebasan menjalankan ibadah dihalangi, tapi untuk masalah makanan, selama dia terpenuhi di dalam tahanan, tentu makanan dari luar itu sebagai suplemen saja, penambah saja,” ujarnya.
“Hak dia terpenuhi untuk mendapat perlakuan dan makanan di dalam tahanan, bahwa kualitas makanannya seperti apa, tentu harus dilihat lagi. Apakah kemudian makanan dari luar itu kualitas makanannya tidak memenuhi ketentuan gizi atau sebagainya, bisa jadi terjadi pelanggaran hak dalam konteks makanan yang disediakan untuk penghuni lapas, tapi ketika dari luar ingin memberikan makanan tapi dilarang, tentu selama dia terpenuhi haknya di dalam lapas, maka tidak masalah. Tidak dalam kategori pelanggaran HAM yang dimaksud,” lanjutnya.
Terakhir, ia kembali menegaskan bahwa ketika ada pelarangan tanpa ada alasan yang jelas, adalah pelanggaran HAM.
“Jadi selama di dalam lapas hak dia sudah terpenuhi, terkait makanan itu, dari luar itu hanya suplemen sifatnya. Karena seseorang di dalam lapas kan, jadi ada sebagian hak dia dikurangi,” tukasnya.
Untuk diketahui, sejumlah narapidana kasus terorisme, sulit mendapatkan akses kunjungan oleh pihak keluarga. Hal ini terjadi di beberapa Lapas, seperti Lapas Super Maximum Security (SMS), Nusakambangan, Cilacap.
Selain itu, mereka juga tidak diperbolehkan mendapatkan makanan yang dibawa keluarga dari luar.
[AW/Perisai]
