JAKARTA, (Panjimas.com) — Menanggapi polemik mengenai isu penggelembungan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Fahira Idris menilai persoalan DPT dalam pemilu dapat menjadi sumber masalah maupun kunci sukses penyelenggaraan pemilu.
“DPT itu bisa jadi sumber masalah tetapi juga menjadi sumber atau kunci keberhasilan atau kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Makanya UU Pemilu begitu rinci mengatur soal daftar pemilih ini. Saya berharap tidak ada persoalan DPT pada Pemilu 2019 ini,” ujar Senator DKI Jakarta Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (07/09).
Menurutnya, dalam setiap hajatan Pemilu, daftar pemilih menjadi masalah klasik yang selalu membayangi. Bahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara khusus mengatur baik secara substansi maupun teknis terkait penyusunan daftar pemilih mulai dari data kependudukan, daftar pemilih, pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih luar negeri, rekapitulasi daftar pemilih tetap, hingga pengawasan dan penyelesaian perselisihan dalam pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih (Pasal 201-Pasal 220).
Fahira Idris memaparkan temuan Bawaslu yang mengklaim menemukan 131.363 data pemilih ganda setelah menganalisis data DPT di 76 Kabupaten/kota dan temuan koalisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga menyebut sekitar 25 juta data pemilih ganda setelah menganalisis sekitar 137 juta Data Pemilih Sementara (DPS) yang diberikan KPU pada 12 Juli 2018 lalu, harus menjadi bahan evaluasi berharga bagi KPU untuk melakukan penyempurnaan data pemilih.
Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, imbuh Fahira hanya akan terwujud jika semua warga negara yang mempunyai hak pilih terdaftar sebagai pemilih dan namanya tercantum satu kali dalam DPT atau tidak ganda. Demikian sebaliknya, warga negara yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, namanya tidak tercantum dalam DPT.
“Saya juga apresiasi KPU yang begitu akomodatif menerima berbagai masukan dari berbagai pihak terkait DPT dan segera menindaklanjutinya. Walau DPT Nasional sudah ditetapkan Rabu kemarin (5/9), tetapi KPU menyediakan 10 hari untuk perbaikan. Ini langkah tepat, karena memang ‘nafas’ dari pemilu adalah pemilih,” jelas Senator DKI Jakarta yang kembali mencalonkan diri kembali pada Pemilu 2019 ini.
Perlu diketahui, pada Rabu (05/09), KPU telah menetapkan DPT nasional untuk Pemilu 2019. Ada sebanyak 185.732.093 pemilih dalam negeri serta 2.049.791 pemilih luar negeri dengan komposisi jumlah pemilih laki-laki 92.802.671 dan pemilih perempuan 92.929.422.[IZ]
