JAKARTA, (Panjimas.com) – Sebagai tindak lanjut penanganan kasus dugaan kekerasan dan pendidikan semi militer di salah satu SMK di Batam, KPAI sudah mengirimkan surat kepada Gubenur Kepulauan Riau (KEPRI) untuk difasilitasi rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti: Dinas Pendidikan, Dinas PPA/P2TP2A, dan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, ditambah Kapolda KEPRI.
Selain itu, KPAI juga mengundang langsung Kompolnas dan Kemdikbud RI untuk turut hadir dalam rapat koordinasi untuk membahas dugaan kekerasan dan adanya ruangan yang seperti sel tahanan di salah satu SMK swasta di Batam.
Demikian disampaikan oleh Retno Listyarti selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) lewat pesan tertulisnya kepada Panjimas pada hari Jumat (14/9).
“Apalagi menurut keterangan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi KEPRI di beberapa media, ada beberapa SMK penerbangan di Batam yang diduga juga menerapkan pendidikan semi militer dan masih menerapkan hukuman fisik. Lembaga pendidikan seharusnya zero kekerasan dan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik,” ujar Retno Listyarti selaku Komisioner KPAI Bidang Pendidikan.
KPAI sudah berkoordinasi dan mengirim surat kepada Ketua Kompolnas, pihak Kompolnas menyambut baik dan bersedia hadir dalam rapat koordinasi dan juga akan pengawasan ke Batam. KPAI juga akan ke Batam untuk bertemu korban dan keluarganya serta untuk pengawasan langsung ke sekolah.
“KPAI juga sudah bersurat kepada Mendikbud RI untuk mengirimkan perwakilan dari Kemdikbud menghadiri rapat koordinasi di kantor Gubenur dan sekaligus pengawasan ke sekolah. Selain itu, pihak LPSK juga sudah menghubungi KPAI untuk ikut melakukan pengawasan bersama di Batam,” kata Retno.
Rapat koordinasi akan dilaksanakan pada Senin, 17 September 2018 di Kantor Gubenur KEPRI. Selanjutnya, KPAI dan Kompolnas akan menuju Batam untuk melakukan pengawasan langsung ke sekolah dan Polres Barelang.
“KPAI berharap pihak Kemdikbud juga ikut pengawasan ke Batam mengingat persoalan utama dalam kasus ini adalah semangat untuk melakukan pembenahan sistem pendidikan yang lebih ramah anak di Batam,” pungkas Retno. [ES]
