JAKARTA (Panjimas.com) – Landasan perjuangan ulama yang tergabung di Gerakan Nasional Pendukung Fatwa (GNPF)- Ulama adalah kelanjutan dari rangkain perjalanan Aksi Bela Islam 212. Itulah sebabnya, dalam Ijtima Ulama I, telah direkomendasikan dua pasangan yang mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2019, yakni pasangan Prabowo-Habib Salim Segaf Al Jufri dan Prabowo-Ustaz Abdul Shomad.
“Selain UAS dan Habib Salim, juga keluar nama Ustaz Arifin Ilham dan aa’ Gym. Namun, keempat nama itu tidak bisa bersanding dengan Prabowo dengan berbgai argumentasinya. Seperti diketahui, Prabowo didukung oleh partai politik, masing-masing kadernya ingin jadi pendamping Prabowo. Ulama pun berpikir realistis. Nah, karena yang pendamping Prabowo adalah koalisi partai politik, seperti PKS, Gerindra dan PAN. Akhirnya, Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai pendampingnya,” kata Dani Anwar, Wakil Sekretaris SC Ijtima Ulama II kepada Panjimas di Jakarta, belum lama ini.
Hingga saat ini ulama belum bisa memberi dukungan penuh kepada Prabowo-Sandi. Kenapa? “Karena ulama yang tergabung di GNPF, selain memberi merekomendasikan secara personal, juga merekomendasikan Pakta Integritas dan program-program politik yang telah disusun. Jadi, ulama akan terus memperjuangkan Pakta Integritas dan program polistik yang ada untuk ditandatangi oleh paslon Prabowo-Sandi. Kalau sudah ditantangani, baru ulama akan support sepenuhnya,” ungkap Dani Anwar.
Dani Anwar mengatakan, sebelumnya pihak GNPF-Ulama telah bertemu Prabowo tanggal 16 Agustus 2018 lalu untuk menyampaikan konsep Pakta Integitas. Memang ketika itu pembahasannya sangat alot. “Pakta Integritas itu merupakan bahasa pergerakan. Kalimatnya bisa ubah oleh Prabowo, tanpa menghilangkan substansinya. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya Prabowo bersedia dengan konsep Pakta Integritas GNPF-Ulama. Dalam pertemuan tersebut, disepakatilah Pakta Integritas yang terdiri dari 17 poin.
Ketika ditanya apa saja isi Pakta Integritas yang harus ditandatangani Prabowo-Sandi, Dani Anwar selaku Sekretaris SC merasa tidak punya wewenang unrtuk menyampaikan isi Pakta Integritas itu kepada masyarakat, karena memang belum ditandatangani “Tidak etis kalau saya sampaikan secara terbuka,” kata Dani. (des)
