JAKARTA (Panjimas.com) — Presiden Jokowi harus segera minta maaf atas kasus pembantaian terhadap 31 pekerja di Yigi, Nduga di Jalur Trans Papua dan segera mencopot Kapolda Papua karena tidak mampu menjaga keamanan proyek strategis tsb.
Demikian dikatakan Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam Siaran Pers yang diterima Panjimas, Jum’at (7/12/2018).
Ind Police Watch (IPW) menilai, apa yang terjadi di Yigi adalah kasus pembantaian dimana dalam dua hari, Sabtu dan Minggu, 31 pekerja terbiarkan terbunuh. Kasus ini menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah dalam menjaga keamanan Papua, khususnya terhadap pekerja yang sedang mengerjakan proyek ambisius Jokowi, yakni Jalur Trans Papua.
“Lemahnya koordinasi ini terlihat dari pernyataan Jokowi yang mengatakan daerah Nduga adalah daerah merah, sementara Kadiv Humas Polri mengatakan daerah aman. Ini jelas membuat publik bingung. Mengingat Jokowi sebagai presiden mengatakan Nduga adalah daerah merah, lalu kenapa pengamanan terhadap pekerja tidak maksimal? Atas kecerobohan inilah Jokowi harus minta maaf dan harus segera mencopot Kapolda Papua.”
IPW mendesak Polda Papua segera menjelaskan secara transparan, apa sesungguhnya yg terjadi di Distrik Yigi, kenapa 31 pekerja bisa tertembak, dan bagaimana kronologisnya. Melihat apa yg terjadi di Yigi, itu adalah sebuah pembantaian paling keji yang pernah terjadi di Papua dan itu merupakan kado hitam akhir tahun 2018 kepada Polda Papua sbg pihak yang bertanggung jawab dlm bidang keamanan di propinsi paling timur Indonesia.
Kasus pembantaian di Yigi ini juga menjadi kado hitam bagi rakyat Papua dan Bangsa Indonesia. Kasus pembantaian 31 pekerja ini sebuah gambaran betapa lemah dan tak berdayanya Kapolda Papua dalam membuat dan menerapkan strategi keamanan bagi masyarakat di daerah itu hingga bisa terjadi pembantaian massal.
Ironisnya, aksi penyerangan tiga hari berturut turut itu terbiarkan. Sabtu dan Minggu kelompok bersenjata membantai pekerja. Lalu Seninnya kelompok itu menyerang Pos Yonif 756/Yalet dan membunuh satu TNI. Dimana intelijen Polda hingga kelompok itu bisa bebas selama tiga hari melakukan pembantaian?
“Melihat kenyataan ini strategi dan kinerja Kapolda Papua patut dipertanyakan, apalagi jika mengingat di era kapolda-kapolda sebelumnya kasus pembantaian seperti ini tidak pernah terjadi,” tandas Neta.
IPW berharap kasus ini segera diungkap dan pelakunya harus segera ditangkap untuk diproses hukum. IPW juga berharap, Presiden Jokowi tidak sekadar menggagas proyek ambisius Trans Papua, tapi juga bisa menjamin nasib para pekerjanya hingga tidak dibantai secara sadis seperti di Yigi. (des)
