MATARAM, (Panjimas.com) — Jejak musibah masih terlihat di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, ke arah Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, empat bulan lebih setelah gempa bumi melanda wilayah Pulau Lombok.
Tinggalan rangkaian gempa yang mengguncang Pulau Lombok sejak 29 Juli masih terserak di daerah seperti Kecamatan Gangga, Kayangan sampai Bayan.
Di sana, sebagian warga hanya mengandalkan tenda-tenda biru hunian sementara untuk berlindung dari guyuran hujan dan dingin udara malam pada musim penghujan.
Pemerintah memang sudah merealisasikan sebagian rencana pembangunan hunian sementara (huntara), sebagian di tanah lapang berceruk yang saat hujan tiba tergenang.
Namun janji-janji pemberian bantuan untuk membangun hunian tetap yang sebelumnya digaungkan dengan suara merdu belum juga tampak wujudnya, sementara warga yang mengurus berbagai persyaratan untuk mendapatkannya letih menanti.
Hunian tetap (huntap) bangunan pemerintah belum terlihat di Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, menurut Apink Alkaff, Inisiator komunitas relawan Mata Kali yang mendampingi korban gempa di wilayah Lombok Barat bagian Utara.
“Untuk di wilayah kami, huntap bantuan pemerintah itu belum ada,” tukas Apink, yang bersama kelompok pemuda di desanya menyalurkan bantuan dari para donatur untuk mendukung pembangunan fasilitas umum seperti sarana belajar mengajar, penyalur air bersih, fasilitas MCK, dan hunian sementara.
Nur Saad, warga Dusun Senaru, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, juga belum melihat pembangunan huntap yang dijanjikan pemerintah di daerahnya.
“Belum ada huntap. Bagaimana mau ada, yang jadi syarat pembangunannya saja belum ada, seperti pokmas (kelompok masyarakat) itu belum ada di sini,” ujar Nur, pegiat wisata pendakian dari gerbang Senaru, dilansir dari Antara.
“Saya sudah coba sampaikan ini ke kepala dusun, sambungkan dengan pihak desa, tapi tidak ada respons. Jadi bagaimana mau jalan, bagaimana mau ada huntap kalau begini kondisinya,” tuturnya menambahkan.
Sementara itu, Rusmala, warga Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, juga menyampaikan keluhan senada. Pegiat wisata yang tinggal di kaki Gunung Rinjani bagian Timur itu tidak tahu kapan pemerintah akan mulai membangun huntap di wilayahnya.
“Belum ada huntap di sini. Tidak tahu kapan dibangun, sejauh ini yang saya lihat warga pada mandiri, ada yang bertahan di dalam tenda, ada juga yang sudah bangun rumahnya sendiri tapi itu lagi, mereka utang,” jelas Rusmala, pemilik kebun stroberi dan kopi di Sembalun.
Korban Gempa Masih Berharap
Nursimah, ibu dua anak dari Dusun Longken, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, yang ditemui Antara ketika sedang berkumpul dengan warga setempat, juga mengeluh sudah lelah menunggu pemerintah mewujudkan janji membantu korban gempa membangun kembali rumah mereka.
Namun sebagaimana warga Dusun Longken lainnya dia hanya bisa berharap pemerintah segera mencairkan bantuan dana untuk membangun kembali rumah yang rusak akibat gempa.
“Berapa saja sudah, walaupun Rp30 juta dikasih, saya tidak masalah, yang penting cepat dicairkan,” tutur Nursimah, yang rumahnya tercatat masuk dalam kategori rusak berat di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun.
“Ini harus cepat kalau tidak entar tenda kami duluan dilarikan hujan angin,” Ahmad, warga lainnya, menambahkan.
Kepala Desa Sajang Lalu Kanahan mengatakan warganya kerap datang dan mempertanyakan realisasi janji pembangunan huntap dari pemerintah.
Ia mengatakan bahwa sejak konsep huntap mulai disosialisasikan pemerintah hingga saat ini belum ada satu pun bangunan yang dijanjikan berdiri di Kecamatan Sembalun.
“Ini fakta di lapangan, sampai dua bulan ini belum ada realisasi pembangunan di Sembalun,” ujarnya.
Kepala Desa Timba Gading Ridwan Hardi juga tidak tahu mengapa pemerintah tidak segera merealisasikan pembangunan huntap bagi korban gempa meski dia sering bertatap muka dengan pejabat pemerintah daerah untuk membahas rencana pembangunan huntap.
“Koordinasi dan laporan kondisi perkembangan sering kita komunikasikan dengan bupati, terakhir pekan lalu. Tapi apa yang menjadi kendala realisasinya belum juga dilaksanakan, kita belum tahu pasti,” jelas Ridwan Hardi.
Presiden Joko Widodo telah menyampaikan langsung bantuan untuk perbaikan 5.293 rumah rusak berat yang telah diverifikasi kepada korban gempa Lombok di Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, 2 September lalu. Pemerintah menyalurkan bantuan itu melaui rekening bank warga terdampak gempa.
Namun korban lain yang belum menerima bantuan serupa jumlahnya tidak sedikit. Mereka masih hidup sebagai pengungsi dengan fasilitas serba terbatas, berharap pemerintah segera mewujudkan janji untuk membantu membangun rumah yang aman bagi keluarga.[IZ]
