JAKARTA, (Panjimas.com) — Pemerintah Indonesia terkesan diam atas kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada kelompok Muslim Uighur di Xinjiang, China. Hal ini disampaikan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Azhar Simanjuntak, Selasa (19/12).
Dahnil menegaskan pemerintah harusnya menunjukkan sikap tegas bahwa Indonesia sangatlah keberatan dengan kekerasan yang dilakukan pemerintah China terhadap muslim Uighur.
Menurut Dahnil, langkah konkret pemerintah adalah dengan melayangkan nota protes atau teguran terhadap China.
“Pak Prabowo dan Sandi kalau ada kesempatan ketemu Pak Jokowi tentu ingin sampaikan itu. Yang jelas kami dukung Jokowi untuk sampaikan sikap terang dan tegas, minimal sampaikan ke Kedubes (China) di sini, lalu bisa konsolidasikan negara-negara Asia, Asean, yang tidak bisa hersikap tegas bersama-sama. Ini tragedi kemanusiaan,” papar Dahnil Anzar, dikutip dari RMOL.
Dahnil pun menduga nilai investasi yang besar dari China menjadi penghambat bagi pemerintah untuk bersikap tegas atas pelanggaran HAM di sana. Pasalnya, konstitusi mengamanatkan yakni pembukaan UUD 45 di mana “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”.
“Prabowo-Sandi berharap pemerintah jangan ragu, jangan takut gara-gara China punya investasi besar di Indonesia. Itu lain hal. Di sisi lain kemanusiaan di atas segalanya. Enggak ada yang bisa kalahkan nilai-nilai kemanusiaan,” tandas Dahnil.[IZ]
