COTABATO, (Panjimas.com) — Plebisit (referendum) pada hari Senin (21/01) akan memberikan Bangsamoros – istilah kolektif untuk Muslim Filipina yang tinggal di Filipina Selatan – daerah otonomi setelah proses yang berlangusng hampir 50 tahun lamanya.
Nur Misuari, pendiri Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF); Hashim Salamat, pendiri Front Pembebasan Islam Moro (MILF); dan Al Haj Murad Ebrahim, yang menjadi pemimpin MILF setelah Hashim Salamat meninggal dunia pada tahun 2003; Muslimin Sema, mantan Walikota Provinsi Cotabato; mantan Presiden Benigno Aquino dan Presiden petahana Rodrigo Duterte muncul sebagai pelopor proses perdamaian.
Nur Misuari
Ia lahir pada tahun 1939 di Provinsi Sulu, Filipina. Misuari mendirikan MNLF pada tahun 1972 untuk menyatukan orang-orang Moro. Pemimpin MNLF menandatangani Perjanjian Tripoli dengan pemerintah Filipina pada tahun 1976, tetapi tak lama setelah kelompok itu pecah menjadi dua faksi.
Missuari mendukung plebisit dan federalisme yang akan datang.
Hashim Salamat
Hashim Salamat, melepaskan diri dari MNLF, membentuk MILF (Front Pembebasan Islam Moro), mengumumkan tujuan mereka untuk “negara merdeka di Filipina Selatan.”
Hashim Salamat mendukung gagasan bahwa umat Islam dan Kristen di kawasan itu dapat hidup dalam harmoni.
Al Haj Murad Ebrahim
Pada 2012, Presiden Benigno Aquino III dan pemimpin MILF saat itu, Al Haj Murad Ebrahim – yang menjadi pemimpin kelompok itu setelah Salamat meninggal pada 2003 – menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja tentang Bangsamoro (FAB).
MILF dan pemerintah Manila juga menandatangani Perjanjian Komprehensif mengenai Bangsamoro (CAB) pada tahun 2014, membuka jalan bagi Hukum Organik Bangsamoro (BOL).
Kesepakatan 2014 mengakhiri negosiasi selama 17 tahun dan mengakhiri konflik bersenjata yang sudah berlangsung beberapa dekade di selatan negara itu.
Pembicaraan damai Moro mendapatkan momentum ketika Rodrigo Duterte berkuasa sebagai presiden pada 2016.
Muslimin Sema
Mantan Walikota Kota Cotabato, Muslimin Sema mendukung MNLF selama periode terakhir dari jabatannya. Sema juga dikenal sebagai ‘Manusia Damai’ di wilayah Moro.
Benigno Aquino III
Ia dilahirkan pada tahun 1960 di ibukota Manila, Aquino menjabat sebagai Presiden ke-15 Filipina dari 2010 hingga 2016. Selama masa kepresidenannya, pada 25 Januari 2015, pasukan komando polisi (SAF) turun ke kota terpencil Mamasapano di wilayah selatan yang dilanda konflik. Provinsi Maguindanao menangkap dua gerilyawan yang dicari.
Aquino, yang juga dikenal sebagai “man of right path” di wilayah tersebut, menyatakan bahwa proses perdamaian juga harus dipertahankan setelah masa jabatannya.
Rodrigo Duterte
Rodrigo Duterte, Presiden Filipina ke-16 dan saat ini, menandatangani BOL pada Agustus 2018, memberikan dukungannya pada proses perdamaian di Moro.
Duterte menyatakan keyakinannya pada plebisit, dengan mengatakan bahwa itu adalah “obat hukum untuk konflik Moro.”
Seabad Lebih Kilas Perjuangan Kebebasan Bangsamoro
Referendum untuk Bangsamoro,. keputusan otonomi komprehensif yang ditunggu-tunggu tak lama lagi ditetapkan.
Pemungutan suara akan dimulai pada 21 Januari di dua kota dan putaran kedua akan diadakan pada 6 Februari di daerah lain yang berada di sekitarnya, untuk meratifikasi Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL), dilansir dari Anadolu Agency.
Pasca RUU itu disahkan, maka Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (ARMM) akan dibentuk.
Kebebasan yang dimiliki umat Islam di wilayah itu selama berabad-abad telah dirampas pada 1898 ketika Spanyol, yang menduduki Filipina pada abad ke-16 menyerahkan negara itu ke Amerika Serikat (AS).
Rakyat Bangsamoro, yang sudah dirampas kebebasannya selama pendudukan AS, juga menghadapi masa-masa sulit karena kebijakan pemerintah Manila soal pemukiman Kristen, ketika Amerika Serikat menyerahkan wilayah itu kepada umat Kristen Filipina setelah mengelolanya hingga tahun 1946.
Perjanjian Tripoli
Untuk mewujudkan kemerdekaan wilayah tersebut, Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) didirikan pada 1972 di bawah kepemimpinan Nur Misuari dan Hashim Salamat dari komunitas Muslim.
Ketika Misuari, yang saat itu memimpin MNLF, menandatangani Perjanjian Tripoli dengan pemerintah Filipina pada 1976, kelompok itu dibagi menjadi dua.
Namun, Hashim Salamat mengatakan Muslim Bangsamoro pantas mendapatkan kemerdekaan dan ketentuan dari kesepakatan itu merupakan tipuan.
Salamat menegaskan bahwa masyarakat muslim harus melanjutkan negosiasi sampai mereka mencapai kebebasan.
Mengumumkan tujuan mereka untuk menjadi negara merdeka di Filipina selatan, Hashim Salamat memisahkan diri dari MNLF dan membentuk Front Pembebasan Islam Moro (MILF) pada tahun 1976.
Kegagalan Pemerintah Manila
Negosiasi terganggu karena negara gagal menerapkan kesepakatan pada tingkat yang memadai dan mengurangi jumlah perkampungan dalam ruang lingkup perjanjian.
Meskipun pemerintah Manila telah melakukan sejumlah negosiasi dengan MNLF dan MILF, tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai.
Sementara itu, wilayah Moro memperoleh beberapa keuntungan dari negosiasi tersebut, seperti pengakuan sejumlah hari libur keagamaan, perbankan syariah yang bebas bunga dan pendirian Kementerian Urusan Muslim.
Pada tahun 1997, pemerintah dan MILF memulai pembicaraan gencatan senjata, sementara MNLF menjadi semakin lemah.
MILF secara resmi membatalkan permintaannya untuk kemerdekaan penuh pada 2010, sebagai gantinya kelompok itu menuntut otonomi daerah.
Pada tahun 2012, Presiden Benigno Aquino III dan pemimpin MILF saat itu, Al Haj Murad Ebrahim – yang menjadi pemimpin kelompok itu setelah Hashim Salamat meninggal dunia pada tahun 2003 – menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja tentang Bangsamoro (FAB).
FAB merupakan peta jalan menuju penyelesaian akhir untuk memungkinkan wilayah otonom yang dikelola oleh Muslim minoritas di Filipina Selatan, Filipina kini mayoritas penduduknya beragama Katolik.
MILF dan pemerintah Manila juga menandatangani Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro (CAB) pada 2014, membuka jalan bagi Undang-Undang Organik Bangsamoro.
Perjanjian itu mengakhiri negosiasi yang berjalan selama 17 tahun dan mengakhiri konflik bersenjata yang sudah berlangsung beberapa dekade di wilayah selatan Filipina.
Presiden Duterte Percepat Proses
Perundingan damai Moro mendapatkan momentumnya ketika Rodrigo Duterte mulai berkuasa sebagai presiden pada tahun 2016.
Selama kampanye pemilihannya, Duterte berjanji untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut.
Pada tahun yang sama, MILF – yang memiliki sekitar 12.000 anggota bersenjata – dan pemerintah pusat sepakat untuk membentuk Daerah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM).
Pada tahun 2017, MILF menyerahkan rancangan BOL, yang dipersiapkan dalam ruang lingkup perjanjian damai yang dicapai dengan pemerintah, kepada Duterte.
Rancangan undang-undang ini adalah upaya signifikan terbaru antara berbagai pihak untuk mengakhiri hampir setengah abad konflik yang telah menewaskan lebih dari 120.000 orang dan menghambat pembangunan di wilayah tersebut.
Pada tahun yang sama di bulan Mei, Kongres menyetujui undang-undang tersebut, yang mengizinkan pembentukan wilayah otonom di pulau Mindanao.
Pada 26 Juli 2018, Duterte menandatangani BOL dan menyerahkan undang-undang itu kepada Ebrahim dalam upacara yang diadakan di Istana Malacanang, di mana dia mengatakan bahwa konflik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berakhir.
Namun, meski pembentukan ARMM merupakan hasil negosiasi antara pemerintah dan MNLF, Hukum Organik Bangsamoro dipalsukan sebagai hasil dari perjanjian damai yang ditandatangani oleh MILF dengan mantan Presiden Benigno Aquino III pada 2014.
Perjanjian Otonomi
Jika disahkan, BOL akan meningkatkan kemudahan hukum dan ekonomi umat Islam di wilayah tersebut.
Dengan berdirinya Pemerintah Bangsamoro, pengadilan hukum Islam akan dibuka di wilayah tersebut.
Pemerintah Manila juga akan menyerahkan otoritas regional kepada Pemerintah Bangsamoro.
Sementara MILF, akan menonaktifkan 40.000 kombatan Angkatan Bersenjata Bangsamoro (BIAFF) setelah undang-undang itu disahkan.[IZ]
