JAKARTA, (Panjimas.com) — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan dirinya curiga adanya intervensi penguasa terhadap urusan pribadi capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, menanggapi adanya sikap keberatan Takmir Masjid Kauman terhadap rencana Shalat Jumat Prabowo di Masjid Kauman, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/02) esok.
Fahri mengatakan, shalat Jumat adalah urusan pribadi seseorang dalam beribadah.
“Saya agak curiga bahwa memang kaki tangan kekuasaan itu terlalu jauh untuk intervensi hal-hal yang sifatnya itu pribadi. Orang pergi shalat Jumat [itu] peribadatan pribadi,” pungkas Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/02).
Fahri pun mencurigai penguasa bermain dalam membatasi ruang Prabowo, serta cawapresnya Sandiaga Uno, serta para tim suksesnya untuk bertemu dengan masyarakat.
Fahri Hamzah mengungkapkan dirinya mendapatkan informasi bahwa tim Prabowo-Sandi kerap menemui sejumlah masalah dalam masa kampanye Pilpres 2019 ini.
“Itu saya dapat laporan dari orang timnya Prabowo, bahwa Prabowo itu dibatasi ketemu orang. Dibatasi jumlah orang yang datang ke acaranya,” tukas Wakil Ketua DPR RI itu, dikutip dari CNN.
Oleh karena itu, Fahri Hamzah mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan aktif dalam menyikapi berbagai peristiwa ini demi mewujudkan Pemilu 2019 yang independen.
Selain itu, Fahri Hamzah meminta Menkopolhukamm Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, hingga Kapolri Jenderal Tito Karnavian turut angkat bicara menyikapi kabar dilarangnya Prabowo menunaikan shalat Jumat di Masjid Kauman atau Masjid Agung Semarang.
Fahri berpandangan hal tersebut penting agar masyarakat tetap percaya bahwa penyelenggara pemilu bersikap adil dan netral terhadap seluruh kontestan.
“[Kalau tidak], nanti ini akan dipersepsi oleh orang sebagai ketidakadilan dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu, dalam hal ini pemerintah,” tukas Fahri Hamzah.
Sebelumnya, Ketua Takmir Masjid Agung Semarang, KH. Hanief Ismail menyampaikan keberatannya terkait dengan rencana Prabowo salat Jumat di masjid tersebut besok (15/2). KH. Hanief berpandangan salat Jumat yang akan dilaksanakan calon presiden nomor urut 02 itu bermuatan politis karena ada upaya pengerahan massa.
“Kami para nadlir atau takmir Masjid Kauman merasa keberatan dengan rencana Jumatan Prabowo. Tolong sampaikan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) agar mengambil tindakan yang perlu sesuai aturan hukum,” pungkasnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (14/02)
Ia menilai salat Jumat diadakan Prabowo bernuansa politis karena diumumkan besar-besaran sejak Rabu lalu. Pengurus Masjid menurutnya juga tidak pernah mendapat surat dari tim kampanye Prabowo-Sandi maupun dari partai pengusung pasangan capres-cawapres tersebut.
“Kami tidak terlibat dengan rencana adanya shalat Jumat capres tersebut,” tukasnya.
Ia menambahkan pada prinsipnya takmir atau pengurus Masjid Kauman mempersilakan siapapun untuk salat di masjid tersebut. Namun pihak pengurus keberatan apabila peristiwa salat itu dipolitisasi.
“Kalau untuk pencitraan kampanye, itu berpotensi melanggar aturan dan menodai kesucian masjid sebagai tempat ibadah,” ujarnya.[IZ]
