MINDANAO, (Panjimas.com) — Haji Murad Ebrahim, Ketua Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dilantik pada Jumat (22/02) sebagai Kepala Menteri pemerintahan sementara di Bangsamoro, daerah otonomi yang baru saja dibentuk untuk umat Islam di Filipina Selatan.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang menunjuk Murad Ebrahim untuk jabatan tersebut, mengatakan “Allahu Akbar (Tuhan Maha Besar)” saat mengakhiri pidatonya di Istana Kepresidenan Filipina, demikian menurut Huseyin Oruc, Waki Kepala Yayasan Bantuan Kemanusiaan (IHH) Turki yang hadir di upacara bersejarah itu.
Referendum selama dua putaran diadakan pada 21 Januari dan 6 Februari di Mindanao Selatan untuk memberikan otonomi Muslim kepada wilayah Moro.
Sebanyak 80 anggota Parlemen transisi Bangsamoro yang baru didirikan mengambil sumpah mereka, termasuk Abdullah Goldiano Makapaar bin Sabbar, yang dikenal sebagai Komandan Bravo.
“Dengan mengambil sumpah, Bravo, yang merupakan pemberontak Moro, menegaskan kesetiaannya kepada MILF dan meninggalkan kamp militer di Lanao untuk pertama kalinya sejak 1973, mengakhiri desas-desus bahwa dia kritis terhadap proses tersebut,” papar Huseyin Oruc.
Semua mantan Komandan pasukan MILF sekarang menjadi anggota parlemen baru.
Undang-undang Organik Bangsamoro Organik Filipina (BOL) secara resmi diratifikasi pada 25 Januari setelah putaran pertama, yang memberikan otonomi komprehensif kepada Muslim Moro, mengakhiri konflik selama puluhan tahun antara pemerintah dan Muslim Moro.
Pemerintah Otonomi
Berdirinya Pemerintah Bangsamoro dan disahkannya BOL akan meningkatkan kemudahan hukum dan ekonomi umat Islam di wilayah tersebut.
Pengadilan Hukum Islam akan dibuka dan Pemerintah Manila juga akan menyerahkan otoritas regional kepada Pemerintah Bangsamoro
Perairan di wilayah Bangsamoro akan dikelola secara simultan oleh pemerintah nasional dan juga pemerintah Bangsamoro.
Pemerintah otonomi Bangsamoro akan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya energi.
Warga Muslim akan bebas dalam urusan internal mereka, tetapi terikat dengan Pemerintah Filipina dalam kebijakan luar negeri, dengan beberapa fleksibilitas.
Selain itu, mantan anggota Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan pejuang MILF akan dianggap memenuhi syarat untuk bergabung dengan angkatan bersenjata resmi Filipina.[IZ]
