JAKARTA, Panjimas – Kebijakan dan langkah yang diambil oleh Kepala PPATK Dian Ediana Rae berkaitan dengan pemblokiran 92 rekening milik ormas FPI dan afiliasinya dinilai banyak pihak sebagai sesuatu yang terkesan dipaksakan dan sarat muatan politis.
Hal itu seperti yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Arsil Sani dari Fraksi PPP yang mengkritisi kebijakan dan langkah Kepala PPATK, Dian Ediana Rae yang memblokir 92 rekening milik anggota FPI.
Sebagai seorang wakil rakyat, Arsul juga mempertanyakan apakah tindakan PPATK tersebut memang menjadi kewajiban atau hanya sebatas Ikut-ikutan saja.
Karena menurut Arsul Sani, Kepala PPATK dan jajarannya begitu bersemangat ketika menyampaikan penjelasan kepada publik atas pemblokiran rekening milik FPI dan afiliasi.
“Ini saya tidak tahu persis apakah ini sebuah kewajiban hukum atau karena ini ikut-ikutan saja. Karena FPI ini kelompok yang katakanlah secara positioning politiknya berseberangan dengan pemerintah maka kemudian PPATK sebagai bagian dari atau lembaga yang ada dalam rumpun kekuasaan pemerintahan juga ikut merasa perlu, juga ikut-ikutan untuk men-disclose banyak hal terkait dengan FPI,” ujar Arsul Sani pada rapat DPR dengan PPATK, pada (24/3/2021).
Dirinya kemudian membandingkan kasus FPI dengan kasus lainnya yang jelas-jelas merugikan keuangan, namun tidak dilakukan pemblokiran rekening sebagaimana dilakukan terhadap ormas yang dilarang pemerintah.
“Padahal pada kasus misalnya, Jiwasraya, Asabri, PPATK tidak melakukan hal yang sama. Ini jadi concern kami pak terus terang. Saya tidak tahu apakah pada Jiwasraya dan Asabri banyak tersangkut juga dengan yang ada di pemerintahan atau yang pernah ada di pemerintahan atau bahkan yang ada di dunia politik,” pungkasnya. [ES]
