JAKARTA, Panjimas – Beredar luasnya kabar akan “dipecatnya” penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan puluhan pegawai KPK lainnya karena tidak lolos hasil tes wawancara kebangsaan terkait peralihan status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi perbincangan hangat saat ini hingga mengundang berbagai reaksi dari masyarakat.
Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma, bahkan menanggapi kabar tersebut dengan rasa geram.
“Di tengah keinginan kita membangun negara yang bersih dan bebas korupsi, ternyata tak henti-hentinya pihak-pihak tertentu melakukan upaya untuk memperlemah lembaga anti rasuah ini,” katanya.
Tanpa menyebut siapa pihak-pihak tertentu itu, menurut Lieus kabar pemecatan para penyidik senior dan pegawai KPK yang selama ini dikenal berintegritas, justru semakin memperburuk citra Presiden Jokowi dalam hal pemberantasan korupsi.
“Terlepas apapun alasannya, kabar itu telah memperburuk citra pak Jokowi dalam memberantas korupsi di negeri ini,” ujar Lieus. Sebab, tambah Lieus, mustahil pak Jokowi tak mendapat laporan soal ini dari Menteri PAN yang notabene adalah bawahannya.
Lieus bahkan merasa aneh, setelah puluhan tahun mengabdikan diri di KPK dengan kinerja yang baik, orang seperti Novel Baswedan malah dipecat karena alasan tak lulus tes wawancara kebangsaan oleh Badan Kepegawaian Nasional.
“Lha, terus selama ini BKN ngapain aja? Bukankah orang-orang itu ketika melamar atau direkrut KPK sudah melewati tes macam-macam?” ujar Lieus.
Lieus bahkan merasa aneh karena, meskipun Ketua KPK, Firli Bahuri mengaku belum membuka hasil tes wawasan kebangsaan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) itu, tapi hasilnya justru sudah beredar luas di masyarakat.
“Bahkan lengkap dengan nama-nama pegawai yang katanya tak lulus tes itu. Ini apa-apaan? Masak sih lembaga sekelas KPK segitu cerobohnya?” Tanya Lieus.
Disebutkan Lieus, apapun alasan dari kabar pemecatan para pegawai dan penyidik KPK itu, satu hal yang pasti KPK kini memang sedang berada di titik nadir terendah kepercayaan rakyat.
“Setelah UU-nya direvisi, kabar pemecatan para penyidik dan pegawai KPK yang berintegritas ini, semakin membuat kita ragu bahwa pemerintahan Presiden Jokowi memang tidak serius ingin memberantas korupsi di negeri ini,” tegas Lieus.
