YOGYAKARTA (Panjimas.com) – Aturan yang termuat dalam Surat Edaran (SE) satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyah. Aturan larangan mudik tersebut berlaku sejak sejak Kamis (6/5/2021) hingga Senin (17/5/2021) atau selama 12 hari.
Berdasarkan aturan mudik tersebut, peristiwa penghadangan para pemudik terjadi di beberapa kota. Penghadangan atau penyekatan dilakukan oleh aparat gabungan yang terdiri dari TNI. Tak lain penyekatan tersebut dengan alasan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia. Namun dalam waktu yang bersamaan, TKA yang berasal dari negara sumber penyebaran Covid-19 berbondong-bondong tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Tercatat sebanyak 160 WNA China tiba dari Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok tersebut sejak Sabtu (8/5/2021) pagi hari yang lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara seperti dilansir detik.com.
“Terkait kedatangan 160 WNA dengan pesawat China Southern Airlines CZ387 (regular flight) dari Guangzhou, RRT, di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (8/5/2021) pukul 05.00 WIB,” kata Arya dalam keterangannya, Sabtu (8/5/2021).
Menanggapi hal itu, Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin Ustadz Irfan S Awwas menilai bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi tidak saja telah kehilangan etika bernegara, tetapi juga kehilangan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam dua sisi yang terjadi dalam waktu yang bersamaan tersebut, Ustadz irfan menyebut bahwa rakyat dalam negeri dipersulit kehidupannya dengan berbagai aturan, sementara warga asing diberi kemudahan dengan berbagai fasilitas.
“Rezim jokowi mengurus negara untuk kepentingan siapa? Rakyat pribumi ataukah untuk kepentingan warga cina?” kata Ustadz Irfan dalam keterangan tertulisnya kepada Panjimas.com, Senin (10/5/2021).
Ustadz Irfan menambahkan bahwa pertahanan dan keamanan negara ini mulai terancam secara politik dan ekonomi, tetapi pemerintah tidak peduli. Sebagaimana informasi yang mencuat beberapa waktu lalu dengan adanya drone bawah laut cina masuk ke laut Indonesia, lalu lintas perdagangan barang ilegal dari cina seperti makanan, minuman, rokok dan lain-lain menyerbu Indonesia.
“Pemerintah memanjakan warga Cina, tapi menyengsarakan warga Indonesia. Ini kezaliman penguasa yang melanggar konstitusi negara,” pungkasnya.
