JAKARTA, Panjimas – Kini banyak pihak-pihak yang mulai mempertanyakan dan menaruh perhatian khusus terhadap penonaktifan (pemecatan) banyak pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang justru selama ini adalah orang-orang yang komitmen dan terkenal bersih kinerja dan sepak terjangnya di lembaga anti rusuah tersebut.
“Bukan soal penonaktifan 75 pegawai KPK itu yang kita tidak setuju, tapi cara yang dilakukan untuk penonaktifannya itulah yang kita lawan,” demikian tokoh Tionghoa sekaligus Koordinator KomTak, Lieus Sungkharisma dengan tegas menyatakan hal itu menyikapi pemecatan 75 orang pegawai KPK, termasuk sejumlah penyidik seniornya.
Lebih lanjut dirinya juga menyatakan bahwa setelah puluhan tahun mengabdi, direkrut dari berbagai latar belakang dengan melalui macam-macam tes, kini mereka malah dinonaktifkan oleh suatu mekanisme baru yang sebelumnya tak pernah dilakukan; Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Ada apa sebenarnya di KPK saat ini ? kembali Lieus mempertanyakan.
Tes itu sendiri katanya dilakukan pimpinan KPK dan BKN dengan alasan sebagai persyaratan untuk pengangkatan para pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara).
“Pertanyaannya; kenapa baru sekarang TWK itu dilakukan ? Kenapa materi tes itu, seperti pernyataan para pegawai KPK yang dinonaktifkan, tak berkaitan langsung dengan masalah pemberantasan korupsi, tapi malah menyinggung soal-soal SARA, Politik, dan Agama? Kenapa pula tes itu dilakukan setelah banyaknya pejabat negara, menteri, anggota DPR, kepala daerah, yang dicokok para penyidik KPK karena terindikasi korupsi ?,” ujarnya
Atas dasar pertanyaan-pertanyaan itulah, maka Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), mengajak seluruh tokoh bangsa untuk melawan kesewenang-wenangan pimpinan KPK saat ini yang, entah atas kehendak siapa, telah melakukan pendzoliman terhadap pegawainya sendiri.
“Saya sangat tidak bisa memahami logika para pimpinan KPK dalam kasus TWK yang menyebabkan 75 pegawai KPK tersebut, termasuk para penyidik seniornya yang berulangkali telah berhasil membongkar kasus korupsi besar, diberhentikan begitu saja karena alasan tak lulus TWK. Saya yakin, pasti ada yang salah saat ini dalam pengelolaan KPK sebagai lembaga anti korupsi,” ujar Lieus pada (28/5/2021).
“Bagi saya penonaktifan 75 pegawai KPK adalah sebuah upaya pelemahan KPK yang dilakukan secara sengaja, terstruktur, sistematis dan massif,” tegasnya
Oleh karena dasar itulah, maka KomTak mengajak semua elemen bangsa yang peduli pada masa depan negara ini, untuk turun bersama-sama mempertanyakan pada pimpinan KPK alasan sejujurnya dari penonaktifan 75 pegawai KPK tersebut.
Sekaligus KomTak mengajak semua tokoh bangsa untuk mendesak Presiden Jokowi agar membatalkan keputusan pimpinan KPK dan BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang telah melakukan tes wawasan kebangsaan tersebut yang menyebabkan 75 pegawai LPK dipecat hingga menimbulkan kerugian moral dan material pada 75 pegawai KPK yang dipecat tersebut.
“Presiden Jokowi harus mengeluarkan Perpu untuk memperkuat KPK. Karena itu saya sekali lagi mengajak para tokoh bangsa untuk tegas menyatakan; jangan jadikan KPK alat pendzoliman terhadap pegawainya sendiri !!!!,” pungkasnya.
