JAKARTA, Panjimas.com – Di negeri ini rasanya semua orang pasti akan tahu ketika disebutkan nama ini. Mustahil kalau ada orang yang tidak tahu nama Menteri yang satu ini ketika disebutkan. Saking banyaknya jabatan yang diembannya dan sederet posisi penting dipegangnya saat ini.
Ya tepat sekali, dia adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang kali ini kembali mendapatkan tugas baru lagi dari Presiden Joko Widodo.
Kini Luhut ditugaskan Jokowi memimpin Komite pada proyek kereta cepat yang dikerjakan oleh konsorsium BUMN dan konsorsium perusahaan China itu.
Hal itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 tahun 2021, beleid itu mengganti Perpres Nomor 107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
“Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan, yang selanjutnya disebut dengan Komite,” demikian bunyi Pasal 3A yang dikutip dari salinan Perpres, Jumat, 8 Oktober 2021.
Masih di Pasal 3A, dalam ayat 2 disebutkan bahwa Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung bertugas untuk menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan apabila ada masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost ouemtn) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.
Komite juga memiliki tugas menetapkan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost ouemtn) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung).
Disebutkan pula mengenai rencana penyertaan modal negara, pemberian penjaminan pemerintah.
Luhut diketahui menggantikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang dalam Perpres sebelumnya menjadi koordinator pada proyek tersebut.
Sementara Pasal 16 berbunyi, ‘Konsorsium badan usaha milik negara dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), menyampaikan laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai pimpinan Komite.
