Jakarta, Panjimas.com – Setelah sebelumnya tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah sebelumnya secara terbuka mendukung penundaan Pemilu 2024 akhirnya direspon berbagai pihak.
Adalah Busyro Muqoddas Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, yang menyayangkan adanya wacana penundaan pemilu. Ia menyebut para elite politik yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024 tak ubahnya seperti keledai yang tak punya rasa malu.
“Isu penundaan Pemilu yang digulirkan ini menunjukkan semakin vulgarnya sikap penguasa yang tidak punya rasa malu, mereka seperti keledai-keledai politik yang tidak belajar dari masa lalu,” ujar Busyro dalam diskusi daring, Rabu (16/3).
Ide penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden dinilai inkonstitusional. Di samping itu, kata Busyro, tidak ada satu alasan pun yang bisa dibenarkan untuk mendukung ide ini.
Busyro menilai alasan tersebut terlalu mengada-ada. Menurutnya, masyarakat tidak ingin masa jabatan presiden diperpanjang karena rakyat sudah gerah dengan pemerintahan Jokowi yang telah melumpuhan sistem pemberantasan korupsi melalui revisi UU KPK hingga masalah kelangkaan minyak goreng yang tak kunjung teratasi.
Isu penundaan pemilu ini, kata Busyro, sudah jelas bukan aspirasi rakyat. Melainkan hanya kepentingan nafsu dan syahwat politik di kalangan penguasa yang ingin melanggengkan kekuasaan.
“Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Sepatunya elemen-elemen masyarakat sipil, ormas, NGO, hingga organisasi kemahasiswaan dengan tegas menyatakan penolakan terhadap ide penundaan pemilu ini,” pungkasnya.
Pernyataan politik itu disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Dalih mereka bermacam-macam, dari soal perbaikan ekonomi hingga klaim tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi.
Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga mengklaim adanya banyak aspirasi mendukung penundaan Pemilu 2024.
