Acara serah-terima jabatan anggota Dewan Pers digelar hari di Hotel Aryaduta, Jl Prajurit KKO Usman dan Harun, Gambir, Jakarta Pusat. Keputusan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Pers tercantum dalam Keputusan Presiden RI Nomor 14/M Tahun 2022.
“Masa jabatan keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam Diktim kedua adalah 3 tahun terhitung mulai tanggal 13 Mei 2022,” demikian bunyi diktum ketiga Keppres yang dibacakan, Rabu (18/5/2022).
Sembilan anggota Dewan Pers yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
Ketua: Azyumardi Azra
Anggota:
1. Arif Zulkifli
2. Paulus Tri Agung Kristanto
3. Yadi Heriyadi Hendriana
4. Muhammad Agung Dharmajaya
5. Asmono Wikan
6. Totok Suryanto
7. Ninik Rahayu
8. Atmaji Sapto Anggoro
Ditemui seusai acara, Azyumardi Azra berjanji bakal melanjutkan langkah positif yang telah dibangun oleh kepengurusan sebelumnya. Serta berfokus dalam meningkatkan kesejahteraan serta kualitas jurnalis Tanah Air.
“Pengurus Dewan Pers yang baru ini akan melanjutkan hal-hal yang positif, fondasi yang positif, yang sudah diletakkan oleh para ketua Dewan Pers sebelumnya,” kata Azyumardi saat ditemui di lokasi.
“Kita juga ingin meningkatkan kualitas jurnalis kita, kesejahteraan jurnalis kita, orang-orang pers, instansi pers yang terlibat di dalam berbagai kegiatan yang ada di dunia pers tersebut. Kita usahakan lebih terjaminlah kesejahteraannya, ” tambahnya.
Dia juga menyoroti banyak kantor media yang memutus hubungan kerja dengan karyawannya imbas pandemi COVID-19. Menurutnya, kesejahteraan jurnalis mesti diperjuangkan.
“Baik jurnalis maupun pegiat pers banyak sekali yang di PHK kan oleh perusahaan. Ini kelihatannya tidak mendapatkan perlindungan banyak yang disuruh pensiun dini tanpa mendapatkan jaminan, kesejahteraan,” ujarnya.
Selain itu, dia menyadari saat ini terjadi eskalasi politik menjelang Pemilu 2024. Oleh karena itu, dia berharap Dewan Pers dapat berperan sebagai mentor membimbing insan pers dalam menghadapi tahun politik.
“Sekarang saja sudah mulai terjadi proses peningkatan suhu politik karena adanya kepala daerah yang diangkat oleh Presiden maupun juga oleh Mendagri ya. Ini harus direspons oleh Dewan Pers agar bisa memberikan bimbingan kepada publik melalui berbagai media pers yang ada,” pungkasnya
