SOLO (Panjimas.com) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika kekuasaan bangsa telah tersandera oleh oligarki ekonomi. Oleh karena itu, LaNyalla dengan tegas mengatakan oligarki ekonomi adalah musuh bersama bangsa. Hal itu ia tegaskan saat menghadiri Dialog Nasional Peringatan 25 Tahun Mega-Bintang bertema ‘Kedaulatan Rakyat versus Oligarki dan KKN’, di Gedung Umat Islam, Kartopuran, Surakarta, Ahad (5/6/2022).
“Persoalan bangsa ini bukanlah soal pemerintah atau Presiden hari ini. Tetapi adanya kelompok yang menyandera kekuasaan untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka, yaitu oligarki ekonomi,” ujarnya.
Menurutnya, oligarki ekonomi sangat rakus menumpuk kekayaan dan menyimpan kekayaan mereka di luar negeri dan semakin membesar serta menyatu dengan oligarki politik.
“Selama Oligarki Ekonomi ini diberi ruang, apalagi untuk masuk ke dalam kekuasaan, sama saja dengan kita memberikan kepada sosok sangkala atau buto yang rakus untuk berkuasa,” tukasnya.
Ketua DPD RI yang menjabat sejak 2 Oktober 2019 tersebut, menurutnya tidak masalah seseorang menjadi kaya raya. Asalkan tidak sampai mengatur dan mengendalikan kebijakan negara untuk kepentingan sendiri.
“Silakan menjadi kaya raya, tetapi jangan gunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompok kalian. Silakan untuk kaya raya, tetapi jangan hanya empat orang di Republik ini, tetapi kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat. Ini keterlaluan. Dan keterlaluan itu adalah ketidakadilan. Dan ketidakadilan yang dibiarkan, membuat Tuhan murka,” katanya.
Disampaikan secara tegas oleh alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut mengatakan bahwa ketidakadilan yang terjadi oleh oligarki ekonomi dan kemiskinan yang terjadi akibat ketidakadilan tersebut harus diselesaikan secara fundamental.
“Tidak bisa masalah ini diatasi dengan pendekatan yang kuratif dan karitatif. Harus dari hulunya, bukan di hilir,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa ia sudah keliling ke 34 Provinsi dan lebih dari 300 Kabupaten atau Kota. Serta bertemu langsung dengan stakeholder di daerah, mulai dari pejabat pemerintahan daerah, akademisi dan kalangan kampus, pesantren dan agamawan, hingga kerajaan dan kesultanan nusantara.
“Saya mendengar dan melihat langsung apa yang mereka rasakan dan alami di daerah. Persoalan yang dihadapi dan dirasakan sama yaitu ketidakadilan dan kemiskinan,” katanya.
Oleh karena itu, LaNyalla menegaskan konsolidasi elemen civil society mutlak diperlukan sebagai bagian dari kesadaran sebagai bangsa, bahwa oligarki ekonomi yang menyatu dengan oligarki politik adalah musuh utama kedaulatan Rakyat.
“Maka jalan keluar fundamental yang harus kita lakukan adalah akhiri rezim oligarki ekonomi dan pastikan kedaulatan ada di tangan rakyat. Bukan melalui demokrasi prosedural yang menipu,” tegasnya
