SOLO (Panjimas.com) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti hadir dalam acara peringatan HUT Mega Bintang yang ke-25 di Gedung Umat Islam, Kartopuran, Serengan, Surakarta, Ahad (5/6/2022).
LaNyalla Mattalitti naik podium memberikan sambutan dalam dialog nasional yang dihadiri tokoh dan ratusan aktivis Solo Raya tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada Mudrick Sangidoe yang telah mengundangnya dan ikut menyampaikan pikiran dan gagasan dalam dialog yang mengangkat tema ‘Kedaulatan Rakyat VS Oligarki & KKN’.
Ia menyatakan bahwa Mega-Bintang lahir sebagai bagian dari sejarah Konsolidasi Elemen Civil Society untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. 25 tahun yang lalu, konsolidasi sipil tersebut terbangun karena arah perjalanan bangsa saat itu, di era Orde Baru semakin melemahkan Kedaulatan Rakyat dengan sistem pemerintahan yang semakin otoriter dan state heavy.
“Karena memang, kedaulatan rakyat harus kita tempatkan sebagai inti kedaulatan sebuah negara. Karena rakyat adalah pemilik negara ini. Dan cita-cita hakiki dari lahirnya negara ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Ia melanjutkan, bahwa pada era hari ini konsolidasi sipil kembali diperlukan. Karena kedaulatan rakyat sejak era reformasi, khususnya sejak amandemen konstitusi tahun 1999 hingga 2002, kedaulatan rakyat dinilai bukan semakin menguat. Tetapi menjadi kedaulatan prosedural dan kedaulatan seremonial melalui pemilu.
“Amandemen yang dilakukan dengan dalih untuk memperkuat sistem presidensil dan memperkuat posisi perlemen, khususnya DPR RI, ternyata bukan berbanding lurus dengan penguatan kedaulatan rakyat.
Malah mengubah konsep kedaulatan yang seharusnya ‘dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, menjadi dari rakyat, oleh partai politik, dan untuk oligarki,” katanya.
