Bandung, Panjimas – Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI bersama Universitas Padjadjaran (Unpad) melalui Pusat Studi Manajemen dan Bisnis (LMFEB) dan Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islami (PSEBI) menyelenggarakan Focus Group Discussion Diplomasi Haji dan Umrah untuk Memperkuat Ekosistem Haji dan Umrah di Indonesia.
FGD ini berlangsung tiga hari, 27 – 29 Desember 2022, di Training Centre (UTC) Unpad, Bandung. Hadir sebagai narasumber, unsur dari Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Luar Negeri, Akademisi Hubungan Internasional dan Ekonomi Syariah dari Universitas Padjadjaran.
FGD dihadiri lebih 70 peserta yang berasal dari perguruan tinggi, ormas Islam, KBIHU, pengelola travel haji dan umrah, dan masyarakat secara umum.
Yudi Ahmad Faisal, Ph.D. dari Pusat Studi Manajemen dan Bisnis (LMFEB) Universitas Padjadjaran selaku ketua panitia mengatakan bahwa FGD digelar sebagai soft strategy untuk mensinergikan berbagai Lembaga dan Kementerian untuk mengoptimalkan diplomasi serta ekosistem haji dan umrah di Indonesia. Selain itu, isu-isu strategis dan insights narasumber serta peserta dapat langsung dipetakan dan dijadikan sebagai bahan perumusan strategi kebijakan serta program teknis diplomasi dan penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih efektif.
Dirjen PHU Hilman Latief mengatakan bahwa Kementerian Agama menyambut baik dan terbuka untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan masyarakat untuk mengoptimalkan pelayanan haji dan umrah. Menurut Hilman, keberadaan peta jalan (road map) atau master plan optimalisasi ekosistem haji dan umrah yang terstruktur dan terpadu, serta melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, sangat penting.
FGD ini menghasilkan “Rekomendasi Dago” dengan beberapa poin sebagai berikut:
1. Mendorong Formulasi Peta Jalan (Road Map)/Master Plan Ekosistem Haji dan Umrah Indonesia termasuk didalamnya masalah Diplomasi dan Industri Halal Nasional dalam konteks Haji dan Umrah.
2. Optimalisasi Diplomasi Secara Makro dan Mikro Berbagai Lembaga dan Kementerian Terkait Haji dan Umrah secara Sistematis, Terukur, dan Sinergis.
3. Penguatan Sinergi antara Lembaga dan Kementerian Baik secara Formal maupun Informal.
4. Penguatan UMKM dan Industri Halal Nasional.
5. Pengembangan Ekosistem Keuangan Syariah untuk Mendukung Sektor Haji dan Umrah baik di Tanah Air maupun di Saudi Arabia.
6. Pengembangan Sekolah Vokasi Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Kegiatan Haji dan Umrah di Indonesia.
