Jakarta, Panjimas – Dalam acara diskusi yang diadakan di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta yang bertemakan Biaya Penyelenggaraan Haji yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, Buya Anwar Abbas selalu Ketua PP Muhammadiyah memberikan sebuah tantangan kepada Kementerian Agama (Kemenag).
Menurut Buya Anwar Abbas ibadah haji itu bukan hanya urusan ibadah saja. Tapi juga menyangkut soal bisnis. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga khusus yang berkompeten dalam hal soal bisnis haji.
“Untuk masalah membelanjakan uang untuk kepentingan haji menurut saya harus ada badan khusus yang mengaturnya, sedangkan yang mengatur soal ibadah haji itu tanggung jawab Kementerian Agama dan pengelolaan keuangan haji itu yang memegang BPKH,” ujar Buya Anwar pada Jumat, (17/2).
Acara yang turut dihadiri pula oleh anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf, Dirjen PHU Hilman Latif dan Pengamat Ekonomi Syariah dari IPB, Irfan Syauqi Beck.
Sehingga lebih lanjut Buya Anwar yang juga Wakil Ketua MUI itu menjelaskan tentang soal haji diurus oleh tiga lembaga. Kemenag, BPKH dan satu lembaga khusus. Walaupun pemilihan orang yang ditugaskan dalam lembaga khusus itu harus selektif dan merupakan orang-orang yang ahli di bidangnya yang menguasai bahasa asing dan kemampuan melobi kelas dunia.
“Cuma pertanyaan saya, mau enggak Kementerian Agama melepaskan tugas dan wewenang itu kepada institusi bisnis? Langsung saya jawab, mereka enggak mau,” ujar Buya Anwar disambut gelak tawa peserta diskusi.
“Saya minta supaya Kementerian Agama lapang hati melepas tugas itu kepada lembaga khusus,” pungkasnya.
