Surabaya, Panjimas – Menghadiri Rapat Kerja Majelis Hukum dan HAM (MHH) se-Jawa Timur di Hotel Sheraton Surabaya, Kamis (1/5), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas meminta semua lembaga advokasi hukum di Muhammadiyah untuk selalu bersikap kritis, konstruktif, dan etis.
Busyro menegaskan bahwa sebagai kekuatan masyarakat sipil, Muhammadiyah tidak memiliki tradisi sebagai oposisi. Tiga karakter di atas (kritis, konstruktif, etis) justru adalah tradisi yang melekat pada Muhammadiyah.
“Ini menjadi modal sosial sekaligus moral bagi negara kita ini. Jika birokrasi kita lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih menggunakan paradigma ilmu dalam mengelola birokrasi, itu karena butuh elemen demokrasi yang masih murni. Muhammadiyah itu murni,” kata dia.
Selanjutnya, Busyro meminta agar Majelis Hukum dan HAM (MHH) bersama Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik (LBHAP) Muhammadiyah untuk selalu menghidupkan karakter tersebut dalam kinerjanya.
Apalagi, keberadaan unit advokasi tersebut (MHH dan LBHAP) menjadi teladan untuk menampilkan komitmen Muhammadiyah dalam membingkai nilai-nilai Keislaman dan kebangsaan secara integratif.
Busyro juga mengingatkan bahwa dibentuknya MHH Muhammadiyah adalah dalam rangka advokasi masyarakat di bidang hukum sekaligus advokasi kepada negara untuk menolong kesehatan birokrasi negara.
Kemandirian Muhammadiyah dengan ribuan amal usaha yang merentang di seluruh Indonesia dan bermanfaat luas dianggapnya sebagai modal besar untuk menghidupkan tiga karakter tersebut.
“Selama ini Muhammadiyah mengandalkan pada kemampuan internal. Muhammadiyah menjaga diri jangan sampai minta-minta,” kata dia.
“Atas dasar itu Muhammadiyah mengadvokasi negara ini,” pungkasnya.
