SOLO, (Panjimas.com) — Ramainya desakan masyarakat agar BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) transparan mengenai pemerolehan data kampus terpapar radikalisme, turut menjadi perhatian Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari.
Abdul Kharis mempertanyakan metode penelitian BNPT yang menghasilkan daftar sejumlah kampus di Indonesia yang terpapar Radikalisme. Ia menegaskan bahwa hasil sebuah penelitian bisa saja tergantung dari kemauan lembaga penelitian atau peneliti tersebut.
“Kesimpulan tentang bahwa sekian banyak kampus terpapar radikalisme itu parameternya apa dulu, kalau parameternya dari hasil penelitian, saya kira, karena penelitian itu juga tergantung dari model, model tergantung dari misalnya kuesioner, kuesioner tergantung dari pertanyaan dan bagaimana menyimpulkan,” ujarnya kepada panjimas.com saat menyambangi kediamannya di Totosari, Laweyan Solo, Selasa malam (12/06).
“Saya kira, kita tidak bisa serampangan menyimpulkan bahwa kampus terpapar radikalisme hanya oleh satu penelitian misalnya, jadi selama ini saya belum melihat penelitian siapa dan bagaimana metodenya sehingga dapat kesimpulan seperti itu,” imbuhnya.
“Karena ini di lingkungan akademik, tentunya data harus ilmiah, tidak bisa hanya pengamatan sementara, kemudian menyimpulkan, tanpa pengujian parameter yang jelas dan pengujian parameter yang proven”, tandasnya.
Ketua Komisi 1 DPR RI ini sepakat dengan desakan banyak pihak terkait pengujian data BNPT soal kampus terpapar radikalisme ini.
“Saya setuju, dibuka dulu dong, diuji dulu data BNPT, karena penelitian kan bisa di-drive sesuai dengan kemauan peneliti, nah apakah penelitian itu di-drive oleh kemauan peneliti atau tidak, itu harus diuji dalam metode penelitian, jadi kita sebagai orang akademik harus melihat itu dulu,” pungkasnya.
Abdul Kharis pun memberikan contoh tentang kasus data penelitian lembaga survei mengenai elektabilitas politik seorang tokoh, “misalnya nih, survei tentang elektablitas seseorang, kenapa antara lembaga yang satu dengan yang lainnya berbeda?, itu tergantung dari desainnya, tidak salah menyimpulkan, tetapi kita akan bisa melihat siapa yang melakukan penelitian dengan desain seperti apa, karena bisa juga dilakuan penelitian sebaliknya, dengan desain yang berbeda bisa jadi menghasilkan kesimpulan yang berbeda”, paparnya.
Oleh karena itu, politisi PKS Dapil 5 Jawa Tengah ini menekankan agar data BNPT terkait kampus terpapar radikalisme perlu diuji terlebih dahulu oleh beberapa lembaga penelitian yang kompeten.[IZ]
