JAKARTA, (Panjimas.com) — Deklarator Nasional Gerakan #2019GantiPresiden Dr. Mardani Ali Sera mempertanyakan kebijakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapa wilayah Bandara tak aman lagi dari tindakan kekerasan dan persekusi, bahkan kebetulan menargetkan tokoh-tokoh Islam.
“Pak @BudiKaryaS apakah wilayah Bandara kita tidak aman untuk penumpang pesawat. Beberapa kali terjadi penghadangan, persekusi, kekerasan, radikalisme yg berulang-ulang, menjadi korban adalah penumpang pesawat, kebetulan tokoh-tokoh umat Islam. cc @kemenhub151 #2019GantiPresiden,” pungkas Mardani melalui akun Twitternya.
Ia menekankan bahwa Bandara merupakan situs vital yang seharusnya steril dari tindakan kekerasan. “Bandara seharusnya menjadi wilayah yg sangat aman dan steril dari tindakan-tindakan radikal, kekerasan, persekusi. Radikalisme yg terjadi berulang-ulang terhadap tokoh-tokoh umat di Bandara menjadi pertanyaan besar. Apakah wilayah Bandara tidak aman ? #2019GantiPresiden”, ujarnya.
“Kejadian di Batam kemarin adalah kejadian persekusi yg berulang-ulang terhadap ustadz & ustadzah di Bandara. Sebelumnya Ustadz Sobri (FPI), Ustadz Tengku Zulkarnaen, Ustadz Abdul Somad, kemarin Ustadzah Neno”, jelasnya.
Mardani Ali Sera menegaskan bahwa “Persekusi itu bertentangan dengan hukum & nilai-nilai Pancasila. #2019GantiPresiden,” tegasnya.
“Narasi mereka hanya sampai pada hestek: #2019GantiPresiden = Ujaran Kebencian #Jokowi2Period = Ujaran kehebatan. Namun rakyat menilai persekusi berulang-ulang, anarkis, rusuh, radikal ada dipihak kehebatan. Mereka beranggapan intimidasi akan menyurutkan #2019GantiPresiden,” pungkasnya.
Ia mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan adanya aksi penghadangan dan persekusi terhadap tim #2019GantiPresiden di Bandara Hang Nadim Batam pada Sabtu (28/07). Akibat amukan massa itu, tim #2019GantiPresiden tersandera di dalam Bandara selama lebih dari 6,5 jam, mulai 17.30 hingga 24.00 WIB.
Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokratis, sehingga tindakan anarki merupakan musuh bersama. “Kami prihatin terhadap penghadangan dan Persekusi terhadap Deklarator & tim #2019GantiPresiden oleh oknum masyarakat yg tak bertanggungjawab di Bandara Batam. Kita negara hukum dan demokratis. Tindakan anarki & radikal adalah musuh bersama,” pungkas Ketua DPP PKS itu melalui akun Twitternya.
Mardani mengimbau agar semua pihak menjunjung tinggi konstitusi dan saling menghormati pendapat walau berbeda.
“Kami akan terus mencintai negeri dengan dinamika demokrasi yg diatur Undang2 secara sah dan konstitusional yaitu #2019GantiPresiden. Dan kami juga menghormati kegiatan-kegiatan hestek #Jokowi2Periode juga dalam rangka mencintai negeri. Mari saling menghormati dalam bingkai Pancasila,” imbuhnya.
Anggota DPR RI Fraksi PKS itu mengimbau agar tiap warga negara tidak menghalangi ekspresi pandangan ataupun sikap politik masing-masing.
“Jangan menghalangi sikap politik warga negara yg oleh penyelenggara pemilu dianggap bukan pelanggaran, karena menghalangi seperti itu menjadi pelanggaran itu sendiri. Mari jaga kerukunan & persatuan serta kedewasaan berpolitik sesuai UU dan konstitusi. #2019GantiPresiden”, paparnya.[IZ]
