SOLO (Panjimas.com) – Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Jawa Tengah (Jateng) menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Islamic Center, Pabelan, Kartosuro, Sukoharjo, Solo, Sabtu (15/4/2017).
Dalam Rakerwil setengah abad Dewan Dakwah, mengambil tema “Menegakkan Aqidah Menjalin Ukhuwah”, disambut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Solo, Prof. Zaenal Arifin Adnan, sekaligus sebagai pembina DDII Jateng.
Dr. Darwis Abu Ubaidah, DDII Pusat Jakarta yang mewakili Drs. Muhammad Shidiq, MA yang bertugas ke Menado, selaku pembicara mengatakan bahwa anggota DDII yang terjun ke masyarakat harus totalitas, sesuai pesan orang tua DDII.
“Karir kita bukan ayam mengajar bebek berenang. Paling tidak mengambil pesan orang tua di Dewan Dakwah. Cuaca sudah mulai berubah sepertinya mulai cerah, bukan berarti berjalan tidak membawa payung. Maksudnya kesiapsiagaan perlu, karena bisa jadi hujan akan turun. Nampaknya saat ini cuaca itu datang lagi,” katanya di hadapan 15 wilayah pimpinan DDII Jateng.
Lebih lanjut, Abu Ubaidah menyoroti munculnya Sertifikasi Dai oleh Menteri Agama dan pernyataan Agama dipisah dengan politik oleh Presiden Jokowi. Hal ini, kata dia menjadi tantangan bagi DDII untuk berdakwah kepada masyarakat menjelaskan kebenarannya.
“Awalnya muncul sertifikasi adanya dai oleh menteri agama. Seakan kita tersentak setelah di gulirkan ke publik. Dilanjut Pak Jokowi dalam pidatonya agama tidak dicampurkan dengan politik. Tidak akan pernah bisa agama dipisah dengan politik,” tandasnya.
Abu Ubaidah menegaskan bisa saja Indonesia memisahkan agama dengan Politik jika Jokowi merubah Indonesia menjadi Negara Komunis atau Negara Ateis. Hal ini akan berbahaya, maka disitulah DDII bergerak dengan 3 tujuan.
“Politik lepas dari agama ternyata bisa jika dua syarat Jokowi melakukan dan merubah Indonesia menjadi bangsa Indonesia komunis atau Indonesia ateis. Oleh karena itu apa yang dikhawatirkan orang tua dulu mulai berbalik lagi. Untuk itu, dimana-mana DDII bertujuan tiga hal, yakni mengawal aqidah, merajut ukhuwah, menjaga keutuhan NKRI,” ujarnya. [SY]
