TERNATE, (Panjimas.com) – Menyampaikan sebuah informasi yang berisi kebijakan baik itu konten, medium maupun cara penyampaiannya tentu berbeda saat situasi normal dan situasi bencana atau krisis. Pada situasi bencana semua informasi yang keluar terutama dari pejabat publik yang memiliki otoritas harus memiliki ‘sense of crisis’ sehingga semua informasi dan kebijakan yang keluar ke publik tidak bias apalagi ditafsirkan berbeda-beda.
Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, penyampaian informasi saat krisis akibat bencana seperti yang terjadi di Palu dan Donggala harus mempunyai strategi dan menajemen atau sering disebut komunikasi krisis. Ini agar semua informasi, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan Pemerintah untuk menangani krisis yang terjadi akibat bencana, semuanya terukur dan tepat serta membuat publik terutama mereka yang terkena bencana tenang dan merasa terlindungi.
“Komunikasi krisis Pemerintah terkait penanganan bencana gempa dan tsunami di Palu-Donggala memang harus diperbaiki. Saya rasa Pemerintah sudah menyadari hal ini. Berbagai kritikan harus diterima dengan lapang dada untuk perbaikan ke depan. Saat ini alangkah lebih baiknya kita fokus ke proses tanggap darurat, kita sudahi saling menyalahkan,” ujar Fahira Idris, di sela-sela Kunjungan Kerja DPD RI di Kota Ternate, Maluku Utara, Selasa, (2/10).
Menurut Fahira, dibalik setiap bencana selain hancurnya sarana prasarana fisik, permukiman dan fasilitas umum, dampak lain yang juga sangat penting menjadi perhatian dan fokus penangangan adalah permasalahan kesehatan mulai dari tidak berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan, adanya korban meninggal dan luka, penurunan status gizi masyarakat, rusaknya sarana air bersih dan lingkungan pemukiman, stress pasca trauma dan masalah psikososial. Selain itu, korban bencana butuh informasi mengenai gerak cepat Pemerintah memastikan ketersedian logisitik.
“Kita fokuskan semua sumber daya untuk mempercepat pemulihan Palu dan Donggala agar korban bencana cepat bangkit kembali. Penanganan masalah kesehatan dan ketersedian logistik menjadi hal utama di awal-awal bencana ini,” tukas Senator atau Anggota DPD RI DKI Jakarta ini.
Keterpaduan informasi dan komunikasi krisis yang tepat dan terukur serta aksi nyata di lapangan yang dilakukan Pemerintah, lanjut Fahira akan mengembalikan kondusifitas di Palu-Donggala sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi.
“Bangsa ini ‘kaya’ pengalaman dalam menghadapi bencana alam bahkan kita mampu melewati dengan baik bencana alam yang dianggap terbesar di dunia yaitu gempa dan tsunami di Aceh. Negeri ini ini ‘ramah bencana’ dan ini juga harus bisa menempa kita menjadi bangsa yang tangguh saat bencana menghampiri,” pungkas Fahira. [RN]
