JAKARTA (Panjimas.com) – Tentunya masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta masih ingat betul dengan spanduk yang terpampang di Gedung DPRD DKI Jakarta bertuliskan “Usir Ahok dari Jakarta Sekarang Juga, karena Mau Cabut Subsidi BBM di Jakarta” medio Desember 2013 lalu.
Kini spanduk serupa berukuran sekitar 2 x 0,5 meter dan “menyerang” Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta beragama Kristen bernama lengkap Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama itu kembali terpasang di pagar Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/9/2014).
Sama seperti spanduk sebelumnya, spanduk itu kembali disuarakan oleh Forum Betawi Bersatu (FBB). “Forum Betawi Bersatu Menolak Keras, Usir Ahok dari Jakarta karena Arogan, Melecehkan/Menghina Anggota DPRD Se-Indonesia,” demikian tulisan dalam spanduk yang didominasi warna hijau tersebut.
Kemudian, di sisi kiri, tampak foto seseorang yang sedang berdakwah dan tertulis nama KH Endang, Ketua Umum FBB. Berdasarkan pantauan Kompas.com, belum ada Satuan Pengamanan Dalam (Pamdal) Balaikota dan DPRD DKI dan petugas Satpol PP yang menurunkan spanduk itu. Hingga pukul 18.00 WIB sore ini, spanduk belum juga diturunkan.
Salah seorang tukang ojek yang biasa “mangkal” di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Mandra menduga spanduk baru dipasang hari ini. “(Spanduk) baru (dipasang) kayaknya. Soalnya kemarin (spanduk) belum ada,” jelas Mandra.
…Forum Betawi Bersatu Menolak Keras, Usir Ahok dari Jakarta karena Arogan, Melecehkan/Menghina Anggota DPRD Se-Indonesia…
Perseteruan DPRD dan Ahok ini bermula dari revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Ahok tidak sepaham dengan Partai Gerindra serta Koalisi Merah Putih yang menyepakati rencana Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) itu oleh DPRD DKI Jakarta.
Akibatnya, Ahok langsung memutuskan mengundurkan diri dari partai yang mengusungnya sebagai Wagub DKI Jakarta berpasangan dengan Joko Widodo (Jokowi) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pilkada DKI 2012.
Ahok beralasan, apabila RUU Pilkada jadi disahkan menjadi UU, kepala daerah hanya akan menjadi “sapi perah” bagi para anggota legislatif. Kemudian, kepala daerah hanya akan mengutamakan kepentingan anggota DPRD dibanding kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, potensi korupsi semakin terbuka lebar antara eksekutif dan legislatif. Bahkan, Ahok memastikan diri tidak akan lagi bertarung pada Pilkada DKI 2017 apabila nantinya kepala daerah hanya akan menjadi budak DPRD.
Beberapa anggota DPRD DKI pun mengecam pernyataan “keras” Ahok itu, seperti Abraham Lunggana dari PPP dan M Taufik dari Partai Gerindra. Mereka pun mengancam bakal melakukan hak interpelasi hingga melaporkan Ahok kepada polisi. [GA/kmps/intlg]
