SOLO (Panjimas.com) – Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) meminta DPR RI untuk meneliti kembali pancalonan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri karena diduga kuat memiliki rekening gendut dan tersangkut pelanggaran HAM di Poso Sulawesi Tengah (Sulteng) pada tahun 2006 sampai 2007. (Baca: Badrodin Haiti Ternyata Dapat Rapor Merah dari Komnas HAM Soal Pelanggaran HAM di Poso Tahun 2007)
“LUIS menghendaki penjelasan dari Presiden (Jokowi –red) terkait alasan pergantian sejak Sutarman, Budi Gunawan hingga usulan Badrodin Haiti. Baru kali ini pergantian Kapolri kurang cermat, disamping ada masalah dibidang hukum, moralitas hingga dugaan rekening gendut,” ujar Endro Sudarsono, Humas LUIS kepada Panjimas.com pada Jum’at (20/2/2015).
“Jangan sampai Badrodin Haiti terlibat dalam kasus hukum, yang kemudian menjeratnya di kemudian hari, lalu ada pergantian Kapolri lagi. LUIS meminta DPR RI untuk memperhatikan jejak Badrodin Haiti, baik dugaan kasus korupsi rekening gendut, maupun dugaan pelanggaran HAM di Poso. Kapolri harus clear, clean dan profesional,” tegas Endro.
Selain itu, LUIS juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelidiki kembali rekam jejak Badrodin Haiti atas dugaan pelanggaran HAM di Poso saat Badoridn Haiti menjabat sebagai Kapolda Sulteng yang mengakibatkan puluhan aktivis Islam dan warga Muslim Poso meningal dunia.
“LUIS juga meminta Komnas HAM meneliti dan merekomendasi dugaan atas pelanggaran HAM Badrodin Haiti di Poso Sulawesi Tengah,” tegas Endro. (Baca: LUIS Minta DPR Selidiki Jejak Badrodin Haiti Soal Rekening Gendut & Pelanggaran HAM di Poso). [GA]
