SOLO (Panjimas.com) – Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI untuk meneliti dan meninjau kembali pancalonan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri karena diduga kuat tersangkut pelanggaran HAM di Poso Sulawesi Tengah (Sulteng) pada tahun 2006 sampai 2007. (Baca: LUIS Minta DPR Selidiki Jejak Badrodin Haiti Soal Rekening Gendut & Pelanggaran HAM di Poso)
“LUIS menghendaki bukan Badrodin Haiti, karena ada beberapa catatan. Disamping isu Poso yang memakan korban umat Islam, pergantian Kapolri mulai dari Sutarman, Budi Gunawan dan Badrodin Haiti tidak didasari atas proporsionalitas maupun profesionalitas, tanpa ada dasar dan alasan yang tepat,” ujar Endro Sudarsono, Humas LUIS kepada Panjimas.com pada Jum’at (20/2/2015).
Selain itu, LUIS juga mendesak Badrodin Haiti untuk menjelaskan secara terbuka dan jujur jumlah kekayaannya karena diduga kuat juga tersangkut masalah lainnya, yakni soal rekening gendut. (Baca: Badrodin Haiti Ternyata Dapat Rapor Merah dari Komnas HAM Soal Pelanggaran HAM di Poso Tahun 2007)
“Badrodin Haiti perlu diaudit dan melaporkan kekayaannya secara jujur. DPR dan Presiden harus memperhatikan jangan sampai ada persoalan kedepan terkait rekening gendut,” jelas Endro. [GA]
