JAKARTA (Panjimas.com) – Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno membenarkan adanya 514 WNI yang hingga kini sudah bergabung dengan Daulah Islamiyyah/Islamic State (IS/ISIS). Data ini diperoleh melalui pihak intelijen yang mendeteksi adanya pergerakan warga Indonesia ke beberapa negara di Timur Tengah.
“Kemarin ada 514 (WNI). Sudah terkonfirmasi semua,” kata Tedjo usai mengikuti sidang kabinet di Kantor Kepresidenan, pada Rabu (4/3/2015) seperti dilansir Liputan6. (Baca: BIN Telusuri Keberadaan 16 WNI yang Hilang di Turki & Diduga Bergabung dengan IS)
Menteri yang kemarin di bully karena menghina rakyat saat kisruh KPK vs Polri itu juga mengungkapkan modus pemberangkatan para WNI ini melalui agen perjalanan. Agen perjalanan itu yang selama ini membantu warga melakukan perjalanan dari Indonesia ke negara Timur tengah dan memberi jalan bergabung kepada IS/ISIS.
“Iya, kemarin juga ada orang yang melalui modus baru, melalui tur begitu sampai di negara tertentu, mereka menghilang. Ini salah satu modus, tetapi ini kita waspadai. Dan data itu ada di kepolisian maupun BIN,” ujar Tedjo.
Tedjo bahkan mengatakan kalau agen perjalanan tersebut merupakan agen perjalanan resmi dan terdaftar di pemerintahan. Tedjo mengaku jika pihaknya akan segera memanggil pihak agen perjalanan untuk dimintai keterangan.
“Iya, mereka harus mempertanggungjawabkan ini. Dan sampai kapan mereka kembali kan dari travel itu kan ada waktu kembalinya. Dan kita cek siapa saja yang belum kembali,” tandasnya. (Baca: Inilah Nama 16 WNI yang Hilang di Turki & Diduga Bergabung dengan IS)
Seperti diberitakan Panjimas.com sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Marciano Norman mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus mendalami perkembangan informasi yang menyebutkan adanya 16 WNI yang diduga bergabung dengan Daulah Islamiyyah/Islamic State (IS). Mereka terakhir kali terpantau pergi ke Turki. (Baca: Hilang di Turki, 16 WNI Diduga Bergabung dengan Islamic State (IS))
“Ada 16 WNI yang ikut dengan salah satu biro perjalanan ke Turki, dan ke-16 WNI itu pada saatnya harus kembali ke Indonesia. Tapi sampai saat ini belum kembali,” kata Marciano di Kantor Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (4/3/2015). [GA]
