Pertanyakan Perlakuan Terhadap Muslim Uighur, Wartawan Prancis Diusir dari China

BEIJING, (Panjimas.com) – Pemerintah   Komunis China mendeportasi wartawan asal Prancis, Ursula Gauthier, setelah   mempertanyakan   perlakuan Pemerintah Negeri Tirai Bambu   itu terhadap   umat   Muslim   Uighur   di   Xinjiang, wilayah barat laut Cina, dilansir oleh The Guardian.

Beijing   menegaskan   tidak   akan   memperbaharui   izin   kerja   jurnalis   bagi   Ursula Gauthier, seorang   wartawan   dari   majalah   berita   Perancis   L’Obs, hari Sabtu (26/12/2015).

Gauthier yang merupakan koresponden kota Beijing bagi majalah L’obs, dipaksa harus angkat kaki dari Cina pada tanggal 31 Desember 2015, setelah permohonan visa kerjanya ditolak oleh Otoritas pemerintah Cina.

Segera   setelah menerbitkan   sebuah cerita yang menunjukkan bahwa pemerinta Cina sedang menggunakan alasan serangan Paris untuk membenarkan tindakan kerasnya terhadap Muslim Uighur, Ursula Gauthier menjadi subjek editorial di media-media yang dikendalikan pemerintah dan bahkan mengalami ancaman pembunuhan, demikian menurut L’Obs

Gauthier menjadi   sorotan   beberapa media lokal yang berafiliasi   dengan   pemerintahan komunis itu setelah   menerbitkan tulisan mengenai Muslim Uighur.   Gauthier   menuduh China memakai ‘teror Paris’ sebagai   pembenaran untuk   melakukan   tindakan keras terhadap kaum minoritas Uighur yang tinggal di Provinsi Xinjiang.

Dikatakan artikel yang Gauthier tulis   mengenai   kerusuhan di   Xinjiang   merupakan   sebuah “tindakan   kejam dan terorisme ” yang   menewaskan   banyak orang.

Beberapa media melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Cina telah meminta Gauthier untuk menarik pernyataan dalam   pemberitaannya di depan public

Dituliskan dalam sebuah editorial bahwa pengusiran atas Gauthier merepresentasikan sebuah insiden besar di saat pemerintah Perancis dan Cina sedang memperkuat hubungan diplomatic, ekonomi, dan budaya.

Sementara   BBC mengatakan, Gauthier menyebut   klaim tersebut sebagai hal   yang “tidak masuk akal” dan   mengatakan   Beijing   berusaha untuk   menghalangi   wartawan   asing   di negara itu. Tidak   hanya   menjadi   sorotan, Gauthier juga   menerima   ancaman pembunuhan   akibat   tulisannya   itu.

Gauthier bahkan   mengatakan   kepada   BBC  jika   pemerintah Cina   telah   berulang  kali menyuruh   dirinya untuk   meminta   maaf   karena   telah   mendukung   terorisme , dalam hal ini adalah umat Islam Uighur.

“Saya bilang saya   tidak   pernah   mendukung   terorisme –   Bagaimana   Anda ingin   saya untuk meminta   maaf   terhadap   sesuatu yang saya   tidak   tulis?” jelas Gauthier.

“Saya yakin bahwa mereka sangat   jelas   berusaha   untuk   mengintimidasi   pers asing   di Cina karena mereka tidak ingin ada yang   mengatakan   hal-hal yang   berbeda  dari   versi resmi dari   pertanyaan,” jelasnya.

Kementerian Luar Negeri Perancis, hari Jumat (25/12/2015) telah mengeluarkan pernyataannya bahwa pihaknya menyayangkan   tidak diperpanjangnya visa kerja jurnalis mereka, Ursula Gauthier, “Perancis akan mengingatkan kembali betapa pentingnya bagi jurnalis mereka untuk dapat bekerja belahan dunia manapun”

Ursula Gauthier akan menjadi   wartawan   asing   pertama   yang   diusir   sejak     koresponden al-Jazeera   Melissa   Chan   dipaksa   meninggalkan   Negara   tersebut   pada tahun 2012.

Populasi Uighur di China yang secara etnis adalah orang Turki   Muslim sebanyak 45% dari populasi   Xinjiang.

Untuk diketahui, majalah L’Obs, mengubah nama dari sebelumnya ‘Le Nouvel Observateur’ pada bulan Oktober 2014.

Untuk diketahui sebelumnya awal November 2015 lalu, Zhao Xinwei (58 tahun) editor   koran   milik   pemerintah   China, Xinjiang Daily, telah   dipecat karena mengkritik kebijakan   pemerintah   China   di wilayah yang   didominasi   penduduk Muslim Uighur, Xinjiang.

Pengawas resmi dari Partai Komunis, menggugat Zhao Xinwei karena dinilai “melakukan pelanggaran   kedisiplinan   serius”, sebuah istilah yang biasanya digunakan untuk merujuk pada korupsi.

Koran Zhao itu   meliput   kabar   seputar   wilayah barat   China yang kerap mengalami bentrokan mematikan antara aparat   Kepolisian dan   keamanan dengan   warga   setempat dari etnis Uighur.

Zhao dituding secara tidak patut membahas soal kebijakan-kebijakan Partai Komunis di daerah itu, termasuk   soal   perang   melawan   terorisme.*

Zhao dituduh tidak mengikuti petunjuk partai dalam peliputan   soal separatisme, agama, ekstrimisme   dan isu-isu   sensitif   lainnya.

“Kata-kata dan   tujuannya tidak sejalan dengan pengurus   partai   setempat maupun pusat,” kata   lembaga   pengawas   Partai   Komunis   dalam   pernyataan   yang   dimuat   di   situsnya seperti   dikutip   BBC Senin (2/11/2015).

Telah sejak lama China memberlakukan peraturan yang lebih ketat perihal kritik terhadap kebijakan partai penguasa. [IZ]