BEKASI, (Panjimas.com) – Dinas Sosial Kota Bekasi Jawa Barat segera melakukan pembinaan terhadap puluhan eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang berasal dari daerah itu.
“Saat ini warga Kota Bekasi yang positif pernah bergabung dalam Gafatar sedang kami data. Sementara yang benar-benar positif baru 21 orang,” kata Kepala Dinsos Kota Bekasi Agus Dharma di Bekasi, Senin (1/2/2016). Demikian dilansir antaranews.
Menurut dia, proses pendataan tersebut diprediksi akan rampung pada Senin (1/2/2016) malam mengingat masih ada sekitar 70 eks anggota Gafatar lainnya dari sejumlah wilayah yang tengah dalam perjalanan dari Bandung menuju Kota Bekasi.
“Kira-kira pukul 18.00 WIB mereka tiba di Kota Bekasi dan akan kami data berapa jumlah warga Kota Bekasi yang gabung dalam rombongan itu,” katanya.
Menurut Agus, pihaknya belum menemukan eks anggota Gafatar yang melakukan perjalanan dari Kota Bekasi ke Kalimantan Barat ber kartu tanda penduduk (KTP) resmi Kota Bekasi.
“Mereka rata-rata hanya pendatang yang mengontrak rumah di Kota Bekasi atau hanya numpang tinggal bersama saudaranya di Kota Bekasi,” ujarnya.
Hasil investigasinya terhadap mantan anggota Gafatar itu terungkap keikutsertaan mereka dalam organisasi tersebut rata-rata akibat persoalan ekonomi keluarga yang terbatas.
“Mereka lebih memilih berpisah dengan sanak keluarga dan ikut Gafatar ke Kalimantan Barat untuk bercocok tanam demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” katanya.
Agus mengatakan para eks pengikut Gafatar itu mengaku sejahtera dengan penghasilan yang mereka dapat dari hasil bercocok tanam di Kalimantan Barat.
Pascapendataan identitas oleh Kementerian Sosial di Asrama Haji, kata dia, pihaknya telah menyusun sejumlah agenda pembinaan terhadap warganya yang gabung dalam rombongan tersebut.
“Kami akan bina wawasan kebangsaannya, ilmu agama dan trauma healing kepada anak-anak,” katanya.
Agus mengaku pembinaan itu penting untuk menumbuhkan semangat cinta Tanah Air dan agama yang diakui di Indonesia.
“Sebab ada kekhawatiran, para pengikut Gafatar ini memisahkan diri dari kedaulatan bangsa Indonesia,” katanya.[RN]
