Ketum Muslimat NU: Banyak Warga Nahdliyin Masuk Kategori Miskin dan Terbelakang

JAKARTA (Panjimas.com) – “Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir, Jawa Timur merupakan daerah termiskin. Karena itu, sudah saatnya NU realistis, karena kemiskinan tertinggi di Jawa Timur adalah dari NU. Dan kalau di Jawa Timur adalah NU, yang miskin di NU adalah Muslimat.”

Hal itu dikatakan Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa di Hotel Crowne Plaza, Jakarta Selatan, Senin (27/3), dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Muslimat NU di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Ahad (26/3).

Yang paling perlu dilakukan, kata Khofifah, adalah pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Muslimat Nahdlatul Ulama akan menggandeng Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di pedesaan. Dua kementerian tersebut dinilai sangat strategis dalam peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat di desa.

Pengurus Pusat Muslimat NU telah melakukan penandatangan MoU terkait ekonomi mikro dan menengah dengan salah satu perusahaan Tommy Soeharto, Grup Humpuss. Dalam kerjasama tersebut, Tommy ingin mengembangkan ekonomi kerakyatan di kalangan Muslimat NU.

“Kita ingin melakukan pengembangan ekonomi kerakyatan, dan menjadikan kehidupan rakyat Indonesia, lebih sejahtera dan mandiri. Sementara ini yang paling banyak akan dilakukan pengembangan ekonomi kerakyatan adalah di Jawa Timur,” ujar Tommy usai melakukan penandanganan MoU dengan Ketua Umum Muslimat NU.

Salahsatu usaha yang perlu dikembangkan, kata Tommy, adalah produksi gula. Bukan hanya produksi gula, tapi juga usaha tambang pasir dan produksi lumpur Lapindo dengan teknologi yang baru. Tommy yakin Muslimat NU dapat menjadi ujung tombak untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan tersebut.

Sementara, Khofifah mengatakan bahwa sudah saatnya bagaimana anggota Muslimat NU berusaha untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan. Ia berharap dengan usaha tersebut dapat menjadi dakwah bil mal (dakwah dengan harta). “Sudah saatnya bagaimana ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya profit. Pikiran sosial itu tidak boleh hilang, tapi profit juga perlu agar Muslimat NU juga penguatan manajerial,” ujar Menteri Sosial RI tersebut.

Khofifah berharap, kemitraan ini bisa memberi efek berganda terhadap penurunan angka kemiskinan di desa, utamanya oleh Muslimat NU yang sebagian besar basisnya di desa. Banyak warga Nahdliyin yang masuk dalam kategori miskin dan terbelakang.

Khofifah menyampaikan, umumnya mereka berada atau tinggal di pedesaan yang memiliki aksesibilitas rendah, tidak hanya terhadap layanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan, namun juga lapangan kerja, sumber ekonomi, informasi, transportasi, dan lain sebagainya.

Khofifah optimistis, penguatan jejaring yang dilakukan Muslimat NU mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. “Memang faktanya celah ekonomi antara kota dan desa masih sangat besar. Karena itu dalam Rapimnas ini, Muslimat NU berkomitmen ikut membantu percepatan penanggulangan kemiskinan di desa,” kata Khofifah.

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) berakhir Senin (27/3) kemarin. Rapimnas tersebut melahirkan sejumlah kerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga. Muslimat NU juga memeringati hari lahir (harlah) ke-71 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (28/3). Pada harlah tersebut, sebanyak 34 ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU akan dilantik sebagai Laskar Anti Narkoba.

Puncak Harlah Muslimat NU ke-71 mengusung tema “Satukan Langkah Membangun Negeri Menjaga NKRI.” Dihadiri ribu anggota Muslimat NU se-Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan Lampung. Di puncak peringatan Harlah ke-71 Muslimat NU juga dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani. (desastian)