JAKARTA (Panjimas.com) – Para ulama menyampaikan unek-unek mengenai masalah hukum, politik hingga keadilan sosial yang dihadapi umat ke Presiden Joko Widodo, Selasa.
Didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Presiden menemui sekitar 20 ulama dari berbagai daerah di Indonesia.
“Beliau di samping menyampaikan hal-hal yang telah dilaksanakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, juga menginginkan unek-unek ulama dikeluarkan untuk menyumbangkan pikirannya,” kata pemimpin Pondok Pesantren Darurohman Kyai Haji Syukron Makmun di kantor Presiden Jakarta.
Berkenaan dengan penegakan hukum, ia menuturkan, para ulama mengharapkan persoalan-persoalan bangsa diselesaikan dengan hukum yang adil, bukan dengan penyelesaian politik.
“Karena penyelesaian politik itu bisa timbul dan tenggelam, suatu saat bisa timbul karena penyelesaiannya bersifat sanksi politik karena itu kami menginginkan kepada Bapak Presiden, segala persoalan bangsa ini diselesaikan adil yang seadil-adilnya, alhamdullilah tangapan Beliau baik,” katanya.
Ia juga mengatakan bahwa Indonesia yang majemuk membutuhkan perdamaian yang sejati, bukan yang sifatnya “abu-abu”.
“Oleh sebab itu kami harapkan kepada Bapak Presiden untuk membuat pertemuan antartokoh umat agama untuk mengatakan kata sepakat, jangan hanya rukun, rukun, rukun, tapi tidak ada pegangannya,” kata dia.
Prinsip dalam kerukunan, menurut KH Syukron, adalah bahwa semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing.
“Konsekuensinya, kita saling hormat-menghormati antar-umat beragama, saling harga-menghargai antar umat beragama tapi bukan berarti membenarkan semua agama, semua agama benar menurut penganutnya masing-masing,” katanya.
“Maka kita jangan menegakkan agama terhadap orang yang sudah memeluk agama tertentu. Orang yang sudah memeluk agama itu kita hormati, jangan kita suruh pindah ke agama yang lain,” tambah dia.
Ia pun mengimbau umat beragama tidak mudah tersinggung, dan saling menjaga perasaan umat agama lain, termasuk dalam membangun tempat-tempat ibadah.
“Perasaan juga perlu dijaga. Saya katakan ke Presiden kalau ada umat Islam yang jumlahnya cuma dihitung dengan jari di tengah-tengah ribuan orang Kristen, tolong jangan mendirikan masjid besar, ini menyinggung perasaan mereka,” katanya.
“Kami juga mengharapkan umat Kristen yang hidup di tengah umat Islam yang jumlahnya ribuan sedangkan dia jumlahnya hanya 5-10 orang tidak usah mendirikan gereja, hormati perasaan umat Islam dengan gereja yang ada. Ini supaya ada pegangan dalam toleransi.”
Selain itu para ulama menyampaikan harapan mereka agar kekayaan negeri ini bisa dinikmati seluruh rakyat bukan segelintir masyarakat Indonesia.
Mereka juga menyampaikan usul kepada Presiden agar tanah wakaf tidak dikenai pajak. “Dan mudah-mudahan setelah ini jadi bebas pajak,” katanya, menambahkan bahwa Presiden menerima usul itu dan mengetik catatan mengenai usul itu dalam arsip pribadinya.
Menteri Agama mengatakan bahwa Presiden berterima kasih kepada para ulama atas usaha mereka dalam menjaga keharmonisan umat beragama.
“Intinya Presiden menyampaikan apresiasi, terima kasih yang tak terhingga atas kiprah, sumbangsih, para ulama selama ini dalam ikut menjaga dan memelihara kehidupan keagamaan di Indonesia,” katanya.
Ulama yang bertemu dengan Presiden antara lain Pemimpin Pondok Pesantren Tebu Ireng KH Irfan Wahid; Rais Syuriah NU Sulawesi SelatanKH Sanusi Baco; cendikiawan Islam Hardadi; dan pemimpin Pondok Pesantren Darurohman Jakarta KH Syukorn Makmun.
Lalu ada pemimpin Pondok Pesantren Modern Pabelan Magelang KH Ahmad Musthofa; pemimpin Pondok Pesantren Al Irsyad Jakarta KH Abdullah Zaidi; pemimpin Pondok Pesantren Cidahu Pandeglang KH Muhtadi Dimyati; Ketua MAJ dan Penasehat Persatuan Islam (Persis) Prof Maman Abdurrahman; dan KH Jeje Jaenudin, Wakil Ketua Umum Persatuan Islam.
Pemimpin Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Ustaz Ahmad Parlaungan Tanjung; cendekiawan Islam Rahman Sabon Nama; Ketua Umum al Wasliah Yusnar Yusuf Rangkuti; Ketua Umum Mathlaul Anwar Banten KH Ahmad Sadeli Karim; Ketua Umum Nadhatul Wathan Mataram KH Siti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid; dan Ketua Umum Al Ittihadiyah Lukmanul Hakim juga hadir.
Selain itu ada KH Sholeh Hasan, pemimpin Pondok Pesantren Khoriatul Umah, Bandung; KH Hasib Wahab Khasbullah, pemimpin Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang; KH Subhan Makmun, pemimpin Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi, Brebes; KH Jazuli Kasmani, pemimpin Pondok Pesantren Al Muttaqien Pancasila Sakti, Klaten; dan KH Aris Nimatullah, pemimpin Pondok Pesantren Buntet, Cirebon. [AW/Antara]
