JAKARTA, (Panjimas.com) – Berapa waktu terakhir ini Presiden Jokowi sempat menjadi bahan pemberitaan dan menjadi viral di media beritanya. Presiden Jokowi mengatakan tidak pernah kriminalisasi ulama, tidak Islamopobhia serta tidak pro RRC dan juga tidak pro Komunis.
Menurut Dewan Pakar ICMI Pusat, Anton Tabah Digdoyo hal itu menurutnya akan menimbulkan persepsi publik yang menilai kalau Presiden Jokowi itu pintar mengelak dan juga pintar bohong.
Lebih lanjut redaksi Panjimas menerima tanggapan dari Pengurus MUI Pusat sekaligus Dewan Pakar ICMI Pusat itu via pesan yang disampaikannya secara tertulis pada Selasa, (9/10).
“Jadi pemimpin itu harus jujur dan tidak mudah ngeles. Rakyat kini sudah pintar dan bukan di jaman batu lagi. Informasi dengan sangat cepat beredar dengan fakta dan data akurat. Jadi kalau ada pemimpin ngeles apalagi berbohong, maka rakyat akan makin menjauh,” tutur Anton Tabah.
Menurutnya juga jika di era rezim ini masalah Islamophobia terlihat nyata. Kasus kasus penistaan terhadap Agama Islam merajalela dan dibiarkan saja. Padahal itu delik biasa dan bukan delik aduan. Ini juga efek Ahok penista Al Quran yang diperlakukan sangat istimewa oleh rezim. Dirinya mencontohkan untuk melihat ahok sebagai terpidana tapi tidak di lapas melainkan hanya di rutan Mako Brimob hal ini berbeda dengan terpidana yg lain.
“Taktik pecah belah umat islam juga nyata. Contoh aliran kepercayaan disamakan dengan agama, baca Al Quran dengan langgam suku suku yang ada. Pengaturan suara adzan, kidung lebih merdu daripada suara adzan, konde lebih indah dari jilbab, sertifikasi dai, LGBT adalah HAM, bubarkan pengajian, cekal ustadz, buat aliran islam nusantara dll,” ujarnya.
Belum lagi menurutnya, dengan adanya faham komunisme dengan membuka hubungan dan kerjasama dengan Partai Komunis Cina (PKC). Hal ini tentu saja melanggar KUHP hukumannya cukup berat 15th penjara. Buka hubungan luas dengan negara komunis terbesar didunia, impor besar besaran TKA kasar dari RRC ancam kedaulatan NKRI. Melarang swiping logo PKI juga langgar KUHP, nilai faham komunisme tidak radikal dan tidak mengancam pancasila.
‘Ini semua fakta yang terjadi di era presiden Jokowi. Sayangnya rezim ini tak pernah bisa menjawab keresahan keresehan publik yang terus membesar bagai efek bola salju. Opini publik yang terus berkembang adalah Rezim ini pandai ngeles dan pintar berbohong,” katanya lagi.
Yang sangat baru dan sedang hangat adalah jika Islamophobia melanda Indonesia di era rezim ini adalah dengan tidak mau membela Peyudo muslimat nya yang tetap berjilbab dalam para asian games yg diselenggarakan di indonesia sehingga didiskualifikasi.
“Padahal penyelenggara punya hak dan kesempatan untuk itu. Komite olahraga dunia yang non muslim saja sudah membolehkan pemain pemain wanita muslimatnya berjilbab di sepak bola, basket, volley dll. Ini di negara Muslim terbesar didunia kok tak bisa berbuat apa apa,” pungkasnya. [RN]
