Batam, Panjimas – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengajak jajarannya dan pihak terkait lainnya untuk menyiapkan penyelenggaraan haji tahun 2023 sebaik mungkin. Menurut Menag, tantangan haji ke depan diyakini semakin tidak ringan.
Selain jumlah jemaah yang harus dilayani berpotensi bertambah, penyelenggaraan haji mendatang juga harus bisa responsif terhadap Visi Saudi 2030.
“Kita tahu ada banyak apresiasi dari berbagai pihak atas suksesnya haji kali ini. Haji 2022 harus jadi benchmark (tolok ukur), namun kita tidak boleh jumawa dan cepat puas. Tantangan ke depan saya yakini jauh lebih berat,” ujar Menag Yaqut saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H/2022 M di Batam, Kamis (1/9/2022).
Menag mengatakan, ada kemungkinan kuota jemaah haji Indonesia juga akan meningkat pada 2023 dibandingkan tahun ini yang hanya 100.051 jemaah. Namun demikian, penambahan jemaah ini jelas berkonsekuensi dengan banyaknya energi dan konsentrasi yang harus dikeluarkan oleh petugas dalam memberikan pelayanan.
Untuk itu, Menag meminta tantangan ini diantisipasi betul oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief dan jajarannya. Menag berpesan agar persiapan pelayanan haji ke depan harus lebih matang dan detail agar tidak banyak hal yang terlewatkan.
Terkait Visi 2030 Saudi, pihaknya meminta agar disiapkan mitigasi yang tepat jika penyelenggaraan haji ke depan tidak lagi banyak melibatkan pihak Kerajaan Arab Saudi misalnya.
“Untuk itu ke depan saya minta harus ada banyak inovasi. Seperti jaket pendingin yang tahun ini sudah dicoba mungkin perlu diadakan untuk para petugas di lapangan. Demikian juga layanan fast track bisa diperbanyak tak hanya di Jakarta, tapi bisa di Jateng dan Jatim. Rakernas jangan hanya acara seremoni,” pinta Menag.
Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menyampaikan, rakernas tahun ini mengusung tema “Transformasi Penyelenggaraan Haji Pasca Pandemi dan Merespon Visi Saudi 2030”. Lewat tema ini, diharapkan Indonesia semakin matang dalam menyiapkan layanan haji di pasca pandemi Covid-19 terkendali.
Lebih dari itu, penyelenggaraan haji juga mampu dikolaborasikan dengan transformasi besar Arab Saudi lewat Saudi Vision 2030. “Output yang ingin dihasilkan dari rakernas ini adalah terwujudnya rumusan terbaik dan rencana aksi terhadap perbaikan haji 2023,” ujar Hilman.
Untuk merumuskan kebijakan terbaik yang akan diambil pada 2023, Kemenag juga menggelar pra rakernas dengan mengundang masukan dari berbagai kalangan. Mereka antara lain dari Kementerian Kesehatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Inspektorat Jenderal Kemenag dan sejumlah akademisi berbagai perguruan tinggi.
Untuk memudahkan klasifikasi persoalan layanan dikaitkan isu terkini, pembahasan dalam rakernas dibagi dalam enam komisi. Yakni tentang dinamika pembiayaan haji, rekrutmen petugas profesional berbasis kompetensi, bimbingan manasik kontemporer, layanan penerbangan yang kompetitif dan pengelolaan asrama haji yang profesional, efektivitas dan efisiensi layanan haji di masyair dan optimalisasi pelayanan haji khusus dan pengelolaan visa haji mujamalah.
Hilman menambahkan, rakernas ini diikuti 190 peserta. Mereka antara lain para kakanwil, kepala bidang PHU tingkat kanwil, pimpinan unit pelaksana teknis asrama haji, pejabat eselon III Ditjen PHU, perwakilan Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia di Jeddah, Kementerian Kesehatan, TNI/Polri, Media Center Haji (MCH) dan para pimpinan asosiasi bank penerima setoran biaya haji.
“Sekali lagi semoga rakernas ini menghasilkan output terbaik,” harap Hilman.
