Jakarta, Panjimas – Setelah event Muktamar Muhammadiyah yang berlangsung sukses diadakan di Surakarta, Jawa Tengah berapa waktu lalu. Kini beberapa wilayah sedang melakukan persiapan untuk mengadakan Musyawarah Wilayah (Muswil) termasuk diantaranya Jawa Timur.
Seperti yang sudah direncanakan kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-16 Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo, Sabtu (24/12/2022) yang akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir
Kepastian kesediaan kedua tokoh tersebut dalam menghadiri forum musyawarah tertinggi Muhammadiyah Jatim itu disampaikan oleh Ketua Panitia Pengarah Musywil Ke-16 Muhammadiyah Jatim, Sukadiono di Ponorogo, Jumat.
“Iya, Insya Allah (mereka) sudah konfirmasi untuk hadir,” kata Sukadiono.
Selain dua tokoh itu, panitia juga telah mengundang Prof Din Syamsuddin. “Beliau kami undang sebagai peninjau kehormatan,” katanya.
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim M. Saad Ibrahim, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Ponorogo Muh. Syafrudin juga akan datang memberikan sambutan.
Sukadiono mengungkapkan, para sesepuh Muhammadiyah Jawa Timur juga diundang. Di antaranya Ketua PWM Jatim 2000-2005 Prof. Fasichul Lisan, Mutadi (Wakil Ketua PWM Jatim 1978-1981), Noto Adam (Bendahara PWM Jatim 1978-1981), dan Prof Zainuddin Maliki (Wakil Ketua PWM Jatim 2015-1920).
Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu menambahkan, para rektor perguruan tinggi Muhammadiyah se-Jatim, para direktur rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah Jatim, serta beberapa kepala sekolah Muhammadiyah di Jatim juga diundang sebagai peninjau musywil.
“Ketua partai politik level Jatim, ketua ormas level Jatim, dan undangan kehormatan dari panitia daerah juga masuk daftar undangan musywil,” kata Sukadiono.
Sementara itu, musyawirin atau Anggota Musywil yang memiliki hak suara berjumlah 1.148 orang. Mereka terdiri dari 10 PWM Jatim, 128 PDM, 996 Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), dan 14 organisasi otonom tingkat daerah.
