Jakarta (Panjimas.com)-Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengklaim bahwa ketiga wilayah administratif di Tepi Barat yang diduduki merupakan “milik Israel”. Pernyataan pejabat radikal ekstremis ini secara terang-terangan melanggar kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Oslo antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Berdasarkan Perjanjian Oslo II tahun 1995, Tepi Barat dibagi menjadi Wilayah A, B, dan C. Wilayah A berada di bawah kendali penuh Palestina, Wilayah B di bawah kendali sipil Palestina dan keamanan Israel, sedangkan Wilayah C—yang mencakup sekitar 60 persen wilayah—berada di bawah kendali penuh Israel.
“Tidak ada perbedaan antara Wilayah A, B, dan C. Seluruh tanah ini adalah milik kita. Ini adalah negara kita,” cetus Ben-Gvir kepada stasiun televisi sayap kanan Israel, Channel 14, pada Kamis.
Ben-Gvir juga mengancam akan membubarkan Otoritas Palestina (PA) serta mendesak pengusiran paksa warga Palestina dari Tepi Barat dan Jalur Gaza jika dia dipercaya menjabat sebagai menteri pertahanan.
Ia mengklaim bahwa 60 persen warga Palestina ingin “bermigrasi”, meskipun berbagai laporan lapangan menunjukkan hal sebaliknya. “Saya akan mencurahkan waktu untuk hal ini dan mengelola prosesnya secara berkelanjutan. Setiap minggu, saya akan menggelar diskusi yang melibatkan seluruh pihak terkait,” ujarnya.
Ketika ditanya bagaimana Israel dapat menyediakan pasukan tambahan untuk Tepi Barat dan Gaza, Ben-Gvir menjawab: “Sangat sederhana: semakin Anda mengizinkan tentara menembak dan menggunakan kekerasan, semakin sedikit personel yang Anda butuhkan.”
“Saya akan mencabut pembatasan terhadap tentara kita. Saat ini, aturan penembakan bagi kepolisian jauh lebih longgar dibandingkan aturan tentara,” tambahnya seraya menyoroti penggunaan senjata api oleh polisi terhadap warga Palestina.
Meskipun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah berulang kali membicarakan pemindahan warga Palestina, Ben-Gvir menilai sang perdana menteri “kurang bersungguh-sungguh” dan menyalahkannya karena gagal meloloskan kebijakan ekstrim tersebut.
Pernyataan ini mengemuka di tengah kampanye pemilihan umum Knesset Israel pada 27 Oktober mendatang. Berbagai jajak pendapat menunjukkan penurunan dukungan terhadap koalisi pemerintah dan lonjakan suara bagi kubu oposisi.
Ben-Gvir belakangan ini kian intensif mengancam warga Palestina di tengah ketatnya persaingan antarpartai di Israel. Ia juga berulang kali melakukan provokasi dengan mendatangi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki serta memimpin ritual Talmud di Tembok Barat. []
Sumber: Anadolu Agency
